Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pernyataan Hasto soal Kasus Boyolali Memperkeruh Demokrasi

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyeret nama Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali disesalkan banyak pihak.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan.

"Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu," seloroh Nusron saat dimintai tanggapan oleh media, Senin (1/1).


Dia meminta agar Hasto mengintrospeksi dan menasihati pendukung supaya tetap menjaga sopan santun dan tata krama dalam berkampanye.

"Supaya tidak terulang kejadian di Pati, Ketum PSI, Mas Kaesang digeruduk dengan menggunakan sepeda motor pakai knalpot keras. Hal yang sama juga di Boyolali. Tidak menutup kemungkinan daerah yang lain juga," ungkapnya.

Senada dengan Nusron, Sekjen Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Bayu Putro juga menyayangkan tudingan Hasto. Dia menyebut, Hasto seharusnya tidak memperkeruh suasana kebatinan masyarakat menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Seharusnya elite parpol bisa membawa suasana sejuk di dalam ajang pesta demokrasi yang sedang berlangsung, fokus terhadap visi misi serta program program calon yang diusungnya agar bisa mendapatkan simpati dan suara dari rakyat,” kata Bayu dalam keterangannya, Selasa (2/1).  

Menurut Bayu, kejadian pastinya para anggota TNI Yonif Raider 408/SBH mungkin kesal atas tindakan oknum relawan yang memainkan knalpot bisingnya di depan markasnya.

“Sama halnya, di sekeliling rumah kita kemudian ada oknum yang berbuat meresahkan secara otomatis kita tindak atau kita tegur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut PDIP sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Bahkan, Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (31/12) lalu.

Dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut, Hasto menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai capres.

“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ucapnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya