Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

Pernyataan Hasto soal Kasus Boyolali Memperkeruh Demokrasi

SELASA, 02 JANUARI 2024 | 13:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyeret nama Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud oleh oknum TNI di Boyolali disesalkan banyak pihak.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Hasto tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan.

"Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu," seloroh Nusron saat dimintai tanggapan oleh media, Senin (1/1).


Dia meminta agar Hasto mengintrospeksi dan menasihati pendukung supaya tetap menjaga sopan santun dan tata krama dalam berkampanye.

"Supaya tidak terulang kejadian di Pati, Ketum PSI, Mas Kaesang digeruduk dengan menggunakan sepeda motor pakai knalpot keras. Hal yang sama juga di Boyolali. Tidak menutup kemungkinan daerah yang lain juga," ungkapnya.

Senada dengan Nusron, Sekjen Angkatan Muda Prabowo (Ampera) Bayu Putro juga menyayangkan tudingan Hasto. Dia menyebut, Hasto seharusnya tidak memperkeruh suasana kebatinan masyarakat menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

“Seharusnya elite parpol bisa membawa suasana sejuk di dalam ajang pesta demokrasi yang sedang berlangsung, fokus terhadap visi misi serta program program calon yang diusungnya agar bisa mendapatkan simpati dan suara dari rakyat,” kata Bayu dalam keterangannya, Selasa (2/1).  

Menurut Bayu, kejadian pastinya para anggota TNI Yonif Raider 408/SBH mungkin kesal atas tindakan oknum relawan yang memainkan knalpot bisingnya di depan markasnya.

“Sama halnya, di sekeliling rumah kita kemudian ada oknum yang berbuat meresahkan secara otomatis kita tindak atau kita tegur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto menyebut PDIP sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan tersebut. Bahkan, Hasto membawa-bawa nama Menteri Pertahanan sekaligus Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto.

“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Para oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan Pak Prabowo karena sama-sama berlatar belakang militer. Padahal Prabowo sudah diberhentikan dari TNI," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (31/12) lalu.

Dalam diskusi dengan salah satu tokoh HAM guna mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut, Hasto menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai capres.

“Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan Pak Prabowo yang mengutuk aksi kekerasan tersebut," ucapnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya