Prabowo Bakal Terus Dikaitkan Peristiwa Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud

Dikaitkan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud, merupakan risiko yang harus dihadapi calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto karena masih aktif menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, dengan adanya relawan Ganjar-Mahfud yang menjadi korban penganiayaan, maka pihak-pihak tertentu akan mengaitkan masalah tersebut dengan Capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ini kan publik berpikir tragedi penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud akan mengaitkan dengan pasangan Prabowo-Gibran, karena kita tau Prabowo saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertanahan," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/1).

Inilah sulitnya jika kandidat masih aktif menjabat, maka publik akan sulit membedakan mana yang kejadian biasa, mana yang kejadian dilatarbelakangi oleh dan atas nama perintah jabatan," sambungnya.

Idealnya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, siapapun yang akan mencalonkan dalam jabatan publik, apalagi jabatan presiden, maka harus terlepas dari jabatan apapun.

"Tidak cukup cuti saya kira, harus mengundurkan diri dari jabatannya," terang Saiful.

Saiful meyakini, spekulasi adanya keterkaitan kejadian penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud akan terus bergulir, dan tentu ada pihak-pihak yang akan mengaitkan masalah ini dengan Menhan aktif Prabowo Subianto.

"Ya publik tidak salah juga, karena yang namanya pikiran boleh-boleh saja, ini kan memang ada masalah dari segi tatanan bernegara, mestinya ke depan siapapun kandidat dalam jabatan-jabatan politik, mesti melepas jabatan yang disandangnya, sehingga semuanya clear tidak mengaitkan hal apapun dengan siapapun," jelas Saiful.

Terkait dengan itu, Saiful menilai bahwa hal tersebut merupakan tugas besar pemimpin bangsa ke depannya agar suasana politik tidak akan memanas seperti saat ini.

"Di satu sisi publik sulit membedakan antara kandidat dengan jabatan yang disandangnya, ini kan semi kamaruk semua jabatan mau dicapainya, sehingga lumrah bagi publik untuk berpikir macam-macam, apalagi menyangkut relawan pasangan kandidat tertentu, tentu hal tersebut menjadi sangat sensitif," pungkas Saiful.