Berbagai teori konspirasi terkait pemilihan umum terus beredar di seluruh dunia, biasanya akan semakin massif menjelang pesta demokrasi.
Para ahli di Amerika Serikat, yang akan menggelar pemilihan presiden pada 2024, telah memperingatkan bahwa hal ini kemungkinan akan menjadi lebih buruk menyusul pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Upaya perlindungan yang dilakukan terakhir kali untuk melawan klaim palsu juga semakin terkikis, sementara alat dan sistem yang menciptakan dan menyebarkan klaim palsu semakin kuat.
“Saya memperkirakan akan terjadi tsunami misinformasi,” kata Oren Etzioni, pakar kecerdasan buatan dan profesor emeritus di Universitas Washington, seperti dikutip dari Associated Press, Sabtu (30/12).
“Saya tidak bisa membuktikannya. Saya harap, ini salah. Tapi bahan-bahannya ada di sana, dan saya benar-benar cemas," lanjutnya.
Kekhawatiran Etzioni beralasan. Saat ini begitu mudah orang memanipulasi informasi pemilu lewat gambar dan video yang diedit menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
Gambar dan video yang dimanipulasi seputar pemilu bukanlah hal baru. Namun, tahun 2024 akan menjadi pemilu presiden AS pertama di mana kecanggihan AI dapat menghasilkan informasi palsu yang meyakinkan dalam hitungan detik hanya dengan beberapa klik saja.
Gambar, video, dan klip audio palsu, yang dikenal sebagai deepfake, telah mulai digunakan dalam iklan kampanye presiden eksperimental.
"Versi yang lebih jahat dapat dengan mudah menyebar di media sosial dan membodohi masyarakat beberapa hari sebelum pemilu," kata Etzioni.
“Anda bisa melihat kandidat politik seperti Presiden Biden dilarikan ke rumah sakit,” katanya.
“Anda juga bisa melihat seorang kandidat mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dia katakan. Anda bisa melihat pergerakan di tepian sungai. Anda bisa melihat pemboman dan kekerasan yang tidak pernah terjadi," lanjut Ezioni.
Larry Norden, direktur senior program pemilu dan pemerintah di Brennan Center for Justice mengungkap kekhawatiran serupa.
"Teknologi palsu telah mempengaruhi pemilu di seluruh dunia," kata Norden.
Hanya beberapa hari sebelum pemilu Slovakia baru-baru ini, rekaman audio yang dihasilkan AI meniru kandidat liberal yang sedang mendiskusikan rencana menaikkan harga bir dan melakukan kecurangan dalam pemilu. Para pemeriksa fakta berupaya mengidentifikasi bahwa informasi tersebut palsu, namun tetap saja informasi tersebut dibagikan ke seluruh media sosial.
Alat-alat ini juga dapat digunakan untuk menargetkan komunitas tertentu dan mempertajam pesan-pesan yang menyesatkan tentang pemungutan suara.
Para ahli mengatakan, hal tersebut bisa terlihat seperti pesan teks persuasif, pengumuman palsu tentang proses pemungutan suara yang dibagikan dalam berbagai bahasa di WhatsApp, atau situs web palsu yang dibuat-buat agar terlihat seperti situs resmi pemerintah.
"Dihadapkan pada konten yang dibuat agar terlihat dan terdengar nyata, segala sesuatu yang telah dirancang untuk kita lakukan melalui evolusi akan berperan untuk membuat kita percaya pada hal-hal yang dibuat-buat dan bukan pada kenyataan yang sebenarnya,” kata pakar misinformasi, Kathleen Hall Jamieson, direktur Pusat Kebijakan Publik Annenberg di Universitas Pennsylvania.
Partai Republik dan Demokrat di Kongres dan Komisi Pemilihan Umum Federal sedang menjajaki langkah-langkah untuk mengatur teknologi ini. Namun, mereka belum menyelesaikan peraturan atau undang-undang apa pun.
Hal ini membuat negara-negara bagian sejauh ini hanya memberlakukan satu-satunya pembatasan pada deepfake AI politik.
Sejumlah negara bagian bahkan telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan pelabelan deepfake atau melarang video yang menyesatkan kandidat.
Beberapa perusahaan media sosial, termasuk YouTube dan Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, telah memperkenalkan kebijakan pelabelan AI. Namun, masih harus dilihat apakah mereka akan mampu menangkap pelanggar secara konsisten.
