Komite Aksi Awami dan Aliansi Semua Partai menggerakkan gelombang protes di seluruh wilayah Gilgit-Baltistan, yang diduduki oleh Pakistan, sebagai respons terhadap melonjaknya harga gandum di wilayah itu.
Mengutip Devdiscourse, Sabtu (30/12), pemimpin dari berbagai partai politik dan agama sebelumnya telah berkumpul di bawah komando ketua Komite Aksi Awami, Ehsan Ali di sebuah hotel terdekat di Skardu.
Dalam pertemuan tersebut, keputusan dengan suara bulat diambil untuk melancarkan gerakan protes yang meluas pada (21/12) di seluruh wilayah Gilgit-Baltistan.
Aksi itu disebut sebagai tanggapan atas kegagalan pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat, yang telah diberikan ultimatum hingga batas waktu yang telah ditentukan, untuk menurunkan harga gandum hingga 20 Desember lalu.
“Hari ini ultimatum telah berakhir dan protes sudah dimulai di Gilgit-Baltistan, masih belum ada respon dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Tampaknya pemerintah dan oposisi bersatu dalam masalah ini. Kami akan melancarkan protes sebesar itu. bahwa itu akan melampaui semua rekor sebelumnya." kata seorang pemimpin Komite Aksi Awami kepada Skardu TV.
Harga gandum di Gilgit-Baltistan telah menciptakan keprihatinan di kalangan penduduk setempat, yang menuntut agar subsidi gandum segera dipulihkan.
Selain itu gandum yang tersedia di wilayah itu dilaporkan berkualitas rendah. Sehingga masyarakat mengancam akan melakukan mogok kerja, hingga memblokir jalan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Sejauh ini penduduk di wilayah itu telah menghadapi banyak kesulitan sejak Gilgit-Baltistan diduduki ilegal oleh Pakistan, karena pemerintah pusat di Islamabad terus memperlakukan mereka dengan tidak adil.
Baru-baru ini, atas inisiatif Komite Aksi Awami, mereka juga telah melakukan protes di wilayah tersebut di mana masyarakat menuntut perlakuan pajak yang adil di wilayahnya.
Protes merata di seluruh wilayah ini mencuat sebagai respons terhadap isu-isu lainnya seperti pemutusan hubungan kerja, mutu pendidikan yang rendah, dan tingginya tingkat pengangguran.
Ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat karena kepemimpinan di Gilgit-Baltistan dianggap terlibat dalam eksploitasi sumber daya bersama pemerintah pusat di Islamabad, sebuah tindakan yang membuat masyarakat merasa kecewa.
