Berita

Presiden Argentina Javier Milei/Net

Dunia

Tolak Undangan Gabung BRICS, Presiden Argentina: Komunis Tidak Menghormati Kebebasan dan Demokrasi

SABTU, 30 DESEMBER 2023 | 09:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Undangan kelompok BRICS kepada Argentina untuk bergabung dalam kelompok itu resmi mendapat penolakan dari pemerintahan Presiden Javier Milei yang baru terpilih.

Beberapa media melaporkan pada Jumat (29/12), surat penolakan resmi telah dikirimkan kepada para pemimpin Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan.

Milei memang telah menyuarakan penolakannya untuk bergabung dengan aliansi tersebut sebelum terpilih, dan keputusannya merupakan perubahan total dari kebijakan pendahulunya, Alberto Fernandez.


Fernandez telah menerima undangan untuk bergabung dengan kelompok lima negara tersebut pada Agustus, menyatakan bahwa bergabung dengan BRICS akan menawarkan “skenario baru” untuk perkembangan bagi negara Amerika Latin tersebut.

Milei, yang memenangkan kursi kepresidenan pada November, mengatakan pada saat kampanye bahwa dia tidak akan mendorong kesepakatan dengan komunis karena mereka tidak menghormati parameter dasar perdagangan bebas, kebebasan, dan demokrasi.

RT melaporkan, salah satu surat Buenos Aires diterbitkan oleh media pada Jumat dan tampaknya ditujukan kepada Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.

Dikatakan bahwa kebijakan pemerintahan baru Argentina akan berbeda dalam banyak hal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya dan bahwa beberapa keputusannya, termasuk partisipasi aktif dalam BRICS, akan ditinjau.

Sejauh ini belum ada negara BRICS yang secara resmi mengkonfirmasi menerima surat tersebut.

Menteri Luar Negeri Argentina Diana Mondino, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat ekonomi senior Milei, juga mengatakan bahwa pemerintahnya tidak melihat keuntungan apa pun untuk menjadi anggota BRICS, dan dengan demikian tidak akan bergabung dengan kelompok tersebut.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya