Pertumbuhan ekonomi digital dalam negeri diprediksi akan semakin meningkat dengan nilai transaksi ditaksir mencapai 451 miliar dolar (Rp6.940 triliun) pada 2025 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Center of Digital Economy and SMEs, Indef, Eisha M Rachbini dalam Diskusi Publik - Ekonom Perempuan Indef dengan tema “Evaluasi dan Perpektif Perekonomian Indonesia dari sisi Ekonomi Digital".
Menurut Eisha, nilai transaksi digital di 2025 akan tumbuh subur lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2022, yang mencatat transaksi sebesar 275,4 miliar dolar (Rp4.235 triliun).
Dengan nilai pertumbuhan ekonomi digital yang fantastis tersebut, Indonesia juga diprediksi akan menuju “Cashless Based Society” atau masyarakat tanpa uang tunai, terutama dalam penggunaan jasa keuangan digital dalam transaksi belanja.
“Indonesia diprediksi menuju “Cashless Based Society” terutama penggunaan transaksi belanja melalui Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang kian marak di Indonesia, dengan penggunaan QRIS sendiri terus mengalami kenaikan dengan nilai transaksi hampir menyentuh angka Rp150 triliun hingga 2023,” jelas Eisha, dalam diskusi yang diadakan secara daring pada Kamis (28/12).
Meski demikian, Eisha menilai masih terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan tersebut, terutama karena adanya ketimpangan digital antar wilayah di dalam negeri, dan ketimpangan akses.
“Masih terdapat tantangan berupa ketimpangan digital antar wilayah di Indonesia, dan juga ketimpangan akses dan Penggunaan infrastruktur digital antar Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Besar,” sambungnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) RI, nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang tertinggi masih dipegang oleh DKI Jakarta dengan skor 7,64, sementara terendah berada di Papua dengan skor 3,22 pada 2022.
Sehingga terdapat selisih sebesar 4,42 antara dua wilayah itu. Di sisi lain layanan internet juga disebut belum merata, dengan area Perkotaan telah mencapai 90,9 persen dan Pedesaan masih hanya sekitar 82 persen pada tahun 2022.
Untuk itu, dalam kesempatan tersebut, Eisha mendorong pemerintah untuk mengatasi ketimpangan digital terutama bagi UMKM, memberikan literasi digital, hingga membangun infrastuktur digital yang merata di seluruh negeri.
“(Pemerintah harus) mengurangi ketimpangan digital UMKM, yaitu dengan meningkatkan akses infrastruktur digital dan konektivitas digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil. Serta mendorong kecakapan dan literasi digital,” pungkasnya.
