Berita

Puluhan massa dari Koalisi Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Demokrasi Kemanusiaan saat melakukan aksi demo/RMOLSumsel

Nusantara

Bawaslu Sumsel Didesak Segera Periksa Pj Bupati Banyuasin

JUMAT, 29 DESEMBER 2023 | 00:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Demokrasi Kemanusiaan meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan memeriksa Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Sopiar Rustam, lantaran dinilai tidak netral dalam Pemilu 2024.

Koordinator Aksi, Haris Kandar mengatakan, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Banyuasin itu bermula dari adanya aksi tandingan kelompok massa yang mengaku berasal dari 21 Kecamatan mendukung kinerja Hani Sopiar sebagai orang nomor satu di Banyuasin.

Padahal, Hani Sopiar sebelumnya sempat didemo oleh warga Banyuasin di Jakarta dan memintanya untuk mundur karena dinilai tak netral.


Bahkan, aksi tandingan tersebut disebut sempat diikuti oleh beberapa pejabat ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Meminta Bawaslu Sumsel untuk memeriksa Pj Bupati Kabupaten Banyuasin terkait netralitasnya dalam Pileg, Pilpres, yang diduga terafiliasi dengan salah satu ketua parpol dan Ketua TKD Capres di wilayah Kabupaten Banyuasin. Terlihat pada aksi dukungan dan sampai memberikan dukungan ke Mendagri,” kata Haris, dikutip Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (28/12).

Haris juga meminta pihak Inspektorat Sumsel ikut turun tangan untuk melakukan pemeriksaan para oknum Pejabat di Pemkab Banyuasin yang diduga ikut terlibat. Sebab, mereka menemukan adanya foto oknum pejabat bersama salah satu ketua Parpol di Banyuasin yang juga tim pemenangan salah satu pasangan capres.

“Aksi dukungan Pj Bupati, patut diduga ada kepentingan Pilpres Pileg, terlihat beberapa orang parpol pendukung pasangan capres di lokasi aksi tersebut. Meminta Bawaslu Sumsel agar dapat evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin karena diduga kurang tanggap terkait hal tersebut bahkan terindikasi melakukan pembiaran,” tuturnya.

Inspektorat juga diminta untuk memberikan sanksi kepada pejabat di lingkup Pemkab Banyuasin bila terbukti tidak netral dalam pemilu.

“Adili ASN yang melanggar undang-undang,” tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya