Berita

Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat tampil debat/Rep

Politik

ATURAN DEBAT KPU

Pengamat: Gus Imin dan Mahfud Bisa Saja Nyerang Pakai Dalil Fiqih

SENIN, 25 DESEMBER 2023 | 18:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Untuk memastikan kelancaran dan kualitas debat, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki aturan yang tegas. Aturan ini bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai landasan yang memberikan keadilan dan transparansi.

Dengan adanya aturan yang jelas, setiap peserta dapat berpartisipasi dalam debat dengan pemahaman yang sama, menciptakan platform yang adil dan berintegritas.

"Pertanyaan singkatan dari pasangan calon mesti dijelaskan kepanjangannya," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Minggu (25/12).


Komentar Adi tersebut menanggapi pertanyaan Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menanyakan soal SGIE ke Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar. Belakangan, istilah SGIE ternyata kepanjangan dari State of the Global Islamic Economy.

Menurut Adi, jika ada kandidat yang menggunakan istilah asing maka harus dijelaskan maksudnya. Sebab jika tidak begitu maka akan merepotkan.

"Karena Gus Imin dan Mahfud MD bisa saja balas menyerang pakai dalil fiqih yang sukar dimengerti calon lain," tegas Adi Prayitno.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya