Berita

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, saat hadiri deklarasi dukungan kiai dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Semarang, Jawa Tengah/Ist

Politik

Cak Imin Nilai IKN Sepi Investor, Wajar Dievaluasi

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 16:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjawab tudingan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut dirinya tidak konsisten terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Pada Debat Cawapres, Jumat (22/12), Gibran menyebut Cak Imin ikut meresmikan IKN dengan memotong tumpeng. Namun setelah menjadi pendamping Anies Baswedan justru berubah sikap dan rajin mengkritik IKN.

Menjawab itu, Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjelaskan, PKB ikut menyusun dan menyetujui UU IKN karena bagian dari komitmen koalisi pemerintah.


"Kita ini kan dulu bagian dari koalisi," kata Cak Imin, usai menghadiri deklarasi dukungan Kiai dan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Cak Imin menegaskan, awal-awal perumusan UU IKN terlihat sangat meyakinkan karena keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang berjanji membantu promosikan IKN agar investor masuk.

"Tapi sudah sekian lama, (investor) tidak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi itu bagian dari perubahan," tegas Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu.

Sebab itu Cak Imin menekankan dalam debat, seharusnya pemerintah mengalihkan dana IKN yang besar untuk kebutuhan yang sifatnya skala prioritas.

"Dulu kita dukung IKN karena berharap ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan PM Inggris. Tapi nggak ada yang masuk. Apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi," tukas Cak Imin.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya