Berita

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, saat hadiri deklarasi dukungan kiai dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Semarang, Jawa Tengah/Ist

Politik

Cak Imin Nilai IKN Sepi Investor, Wajar Dievaluasi

MINGGU, 24 DESEMBER 2023 | 16:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menjawab tudingan Cawapres Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menyebut dirinya tidak konsisten terkait pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).

Pada Debat Cawapres, Jumat (22/12), Gibran menyebut Cak Imin ikut meresmikan IKN dengan memotong tumpeng. Namun setelah menjadi pendamping Anies Baswedan justru berubah sikap dan rajin mengkritik IKN.

Menjawab itu, Cak Imin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjelaskan, PKB ikut menyusun dan menyetujui UU IKN karena bagian dari komitmen koalisi pemerintah.


"Kita ini kan dulu bagian dari koalisi," kata Cak Imin, usai menghadiri deklarasi dukungan Kiai dan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12).

Cak Imin menegaskan, awal-awal perumusan UU IKN terlihat sangat meyakinkan karena keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang berjanji membantu promosikan IKN agar investor masuk.

"Tapi sudah sekian lama, (investor) tidak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi itu bagian dari perubahan," tegas Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra itu.

Sebab itu Cak Imin menekankan dalam debat, seharusnya pemerintah mengalihkan dana IKN yang besar untuk kebutuhan yang sifatnya skala prioritas.

"Dulu kita dukung IKN karena berharap ada investasi besar masuk, konsultannya saja mantan PM Inggris. Tapi nggak ada yang masuk. Apakah kita teruskan prioritas itu? Makanya kita evaluasi," tukas Cak Imin.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya