Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi/Net
Bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat diklaim mampu memberikan efek positif kepada laju inflasi. Untuk tahun ini, secara year on year (YoY) inflasi tetap terjaga dengan baik dalam kisaran 2,8 persen.
Demikian antara lain disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi. Arief bahkan mengklaim laju inflasi Indonesia lebih baik dibanding negara tetangga.
"Terbukti inflasi kita sangat baik 2,8 persen. Ini enggak banyak dicapai negara-negara lain di dunia dan pertumbuhan ekonomi kita di atasnya (inflasi)," ujar Arief dalam keterangannya, Sabtu (23/12).
Dia menilai, angka inflasi yang baik itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Di mana, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran 4,4 hingga 5,3 persen.
"Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi," sambungnya.
Mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) itu juga menjelaskan, manfaat program bantuan pangan yang dirasakan negara lain di dunia ketika diterapkan.
Namun, dia memberikan contoh kendala di Indonesia yang berdampak pada inflasi, salah satunya kondisi geografis negara kepulauan yang jauh lebih sulit untuk mendistribusikan bantuan pangan.
"Kondisi ini sangat berbeda dengan negara lain. Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17 ribu pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah)," urai Arief.
"Dan ini memang satu-satunya di dunia, karena negara lain nggak bisa serentak kaya di kita," sambungnya.
Kendati begitu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk terus melakukan inovasi terkait bantuan pangan, agar bisa memberikan efek ganda. Karena menurutnya, Jokowi ingin menyerap hasil panen petani dan peternak lokal untuk dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan.
"Jadi ini bukan uang habis pakai, uang hilang. Dibeli dengan harga yang baik kemudian disimpan menjadi CPP atau cadangan pangan pemerintah," ungkapnya.
