Berita

Anies Baswedan naik ojol

Politik

Anies Janji Ojol Dapat BPJS Ketenagakerjaan

KAMIS, 21 DESEMBER 2023 | 14:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Banyak pekerja di sektor informal belum mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenegakerjaan salah satunya pengemudi ojek online atau ojol.

Menyikapi itu, Anies Baswedan berjanji akan membuat regulasi  BPJS Ketenagakerjaan untuk ojol jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Anies saat berdiskusi di depan dosen dan mahasiswa Universitas Nusa Bangsa, Serang, Banten, Kamis (21/12).


"Ini adalah sektor informal yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi kita nanti siapkan regulasi BPJS ketenagakerjaan untuk para pengemudi ojol di seluruh Indonesia," ujar Anies.

Selama ini pengemudi ojol yang rentan terhadap risiko kecelakaan atau terpapar penyakit tidak memiliki perlindungan memadai. Hal ini lantas menciptakan ketidaksetaraan di antara pekerja ojol dan pekerja formal lainnya.

Pentingnya memperluas cakupan perlindungan BPJS untuk pekerja ojol tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anies menekankan perlunya upaya dari pemerintah bersama perusahaan penyedia layanan ojol dan stakeholder terkait untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan guna melibatkan pekerja ojol dalam jaring perlindungan sosial yang komprehensif.

"Soal perlindungan ojol saya mau cerita di Jakarta itu banyak orang bekerja secara informal seperti contoh ketua RT, ketua RW. Mereka bekerja untuk publik tapi ketika dalam bertugas mengalami kecelakaan siapa yang bantu merringankan biayanya? Enggak ada. Kami di Jakarta memberikan mereka BPJS Kesehatan," kata Anies.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya