Berita

Acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12)/RMOLJateng

Politik

Ngopi Bareng Kaesang, Ratusan Petani Hutan di Rembang Sampaikan Unek-unek

SENIN, 18 DESEMBER 2023 | 02:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ratusan petani hutan Rembang hadiri acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Koordinator Semut Ireng Kabupaten Rembang, Miarizky mengatakan, kedatangan Kaesang Pangarep di Rembang bukan sebagai Ketua Umum Partai (PSI), namun pribadi ingin menemui rakyat yang selama ini mendukung ayahnya Jokowi.

Dia mengatakan kegiatan itu juga tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres ke depan.


"Mas Kaesang murni turun ke masyarakat untuk mendengar keluh kesah petani hutan Rembang. Kita bikin kegiatan santai, yaitu Ngopi Bareng Mas Kaesang," ungkap Miarizky dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Dalam kegiatan ngopi bareng itu, Kaesang Pangarep didampingi istrinya Erina Gudono, berdialog dengan petani.

Diketahui, masyarakat penerima manfaat dari perhutanan sosial untuk wilayah Rembang dan sekitarnya kurang lebih sebanyak 67.000 orang. Petani hutan yang datang ke acara ini sebanyak 157 kelompok tani.

Mereka selama ini dilakukan pendampingan oleh Perkumpulan Rejo Semut Ireng. Dari 157 kelompok tersebut merupakan perwakilan dari Kabupaten Pati, Blora dan Rembang. Beberapa kelompok merupakan perwakilan dari Bojonegoro.

"Masyarakat sangat antusias. Mereka berbondong-bondong menggunakan truk, bus mini. Ya seluruh kendaraan dipakai bahkan ada juga yang menggunakan kendaraan bermotor," jelasnya.

Pembina Rejo Semut Ireng, Harsono mengaku, kegiatan ini mendadak persiapan hanya 2 hari. Pihaknya melakukan pengumpulan massa secara singkat dan ribuan massa berhasil memenuhi Taman Pantai Kartini.

"Acara memang mendadak. Kita mendengar Mas Kaesang turun ke Rembang. 2 hari ini kita melakukan koordinasi. Kita berangkatkan 1500 an petani hutan," bebernya.

Dijelaskan beberapa topik yang dibahas antara lain program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial dan masalah pupuk.

"Ada diskriminasi masyarakat petani hutan meskipun ada Perpres 28, tapi implementasi di lapangan pihak terkait tidak serius untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani hutan. Petani masih merasa termarjinalkan," tegas Harsono.

Hal itu dikatakan Umi (45) salah satu petani Rembang itu mengeluhkan persoalan pupuk bersubsidi yang dalam distribusinya tidak merata. Kaesang pun menjawab bahwa hak petani atas pupuk harus terpenuhi.

"Kalau komunitas ada datanya komplit, KTP nya semua ada harus punya hak untuk pupuk subsidi," terang Kaesang.

Petani lainnya juga mempersoalkan akses jalan yang memprihatinkan, mereka juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK Perhutanan Sosial. Ada juga petani yang mengharapkan bantuan program agroforesty berupa bibit buah.

Kaesang menawarkan beberapa solusi di antaranya kerja sama dengan pihak ketiga. Dia juga berupaya menyambungkan dengan pihak terkait untuk menjawab permasalahan para petani.

"Saya akan mengupayakan dengan dinas terkait, dengan pertanian, dengan LHK, ATR/BPN. Sehingga tidak ada konflik lain. Pokoknya kami mencoba pecahkan masalah itu satu persatu," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya