Berita

Acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12)/RMOLJateng

Politik

Ngopi Bareng Kaesang, Ratusan Petani Hutan di Rembang Sampaikan Unek-unek

SENIN, 18 DESEMBER 2023 | 02:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ratusan petani hutan Rembang hadiri acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Koordinator Semut Ireng Kabupaten Rembang, Miarizky mengatakan, kedatangan Kaesang Pangarep di Rembang bukan sebagai Ketua Umum Partai (PSI), namun pribadi ingin menemui rakyat yang selama ini mendukung ayahnya Jokowi.

Dia mengatakan kegiatan itu juga tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres ke depan.


"Mas Kaesang murni turun ke masyarakat untuk mendengar keluh kesah petani hutan Rembang. Kita bikin kegiatan santai, yaitu Ngopi Bareng Mas Kaesang," ungkap Miarizky dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Dalam kegiatan ngopi bareng itu, Kaesang Pangarep didampingi istrinya Erina Gudono, berdialog dengan petani.

Diketahui, masyarakat penerima manfaat dari perhutanan sosial untuk wilayah Rembang dan sekitarnya kurang lebih sebanyak 67.000 orang. Petani hutan yang datang ke acara ini sebanyak 157 kelompok tani.

Mereka selama ini dilakukan pendampingan oleh Perkumpulan Rejo Semut Ireng. Dari 157 kelompok tersebut merupakan perwakilan dari Kabupaten Pati, Blora dan Rembang. Beberapa kelompok merupakan perwakilan dari Bojonegoro.

"Masyarakat sangat antusias. Mereka berbondong-bondong menggunakan truk, bus mini. Ya seluruh kendaraan dipakai bahkan ada juga yang menggunakan kendaraan bermotor," jelasnya.

Pembina Rejo Semut Ireng, Harsono mengaku, kegiatan ini mendadak persiapan hanya 2 hari. Pihaknya melakukan pengumpulan massa secara singkat dan ribuan massa berhasil memenuhi Taman Pantai Kartini.

"Acara memang mendadak. Kita mendengar Mas Kaesang turun ke Rembang. 2 hari ini kita melakukan koordinasi. Kita berangkatkan 1500 an petani hutan," bebernya.

Dijelaskan beberapa topik yang dibahas antara lain program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial dan masalah pupuk.

"Ada diskriminasi masyarakat petani hutan meskipun ada Perpres 28, tapi implementasi di lapangan pihak terkait tidak serius untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani hutan. Petani masih merasa termarjinalkan," tegas Harsono.

Hal itu dikatakan Umi (45) salah satu petani Rembang itu mengeluhkan persoalan pupuk bersubsidi yang dalam distribusinya tidak merata. Kaesang pun menjawab bahwa hak petani atas pupuk harus terpenuhi.

"Kalau komunitas ada datanya komplit, KTP nya semua ada harus punya hak untuk pupuk subsidi," terang Kaesang.

Petani lainnya juga mempersoalkan akses jalan yang memprihatinkan, mereka juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK Perhutanan Sosial. Ada juga petani yang mengharapkan bantuan program agroforesty berupa bibit buah.

Kaesang menawarkan beberapa solusi di antaranya kerja sama dengan pihak ketiga. Dia juga berupaya menyambungkan dengan pihak terkait untuk menjawab permasalahan para petani.

"Saya akan mengupayakan dengan dinas terkait, dengan pertanian, dengan LHK, ATR/BPN. Sehingga tidak ada konflik lain. Pokoknya kami mencoba pecahkan masalah itu satu persatu," pungkasnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya