Berita

Acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12)/RMOLJateng

Politik

Ngopi Bareng Kaesang, Ratusan Petani Hutan di Rembang Sampaikan Unek-unek

SENIN, 18 DESEMBER 2023 | 02:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ratusan petani hutan Rembang hadiri acara ngopi bareng dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang pangarep di Taman Pantai Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Koordinator Semut Ireng Kabupaten Rembang, Miarizky mengatakan, kedatangan Kaesang Pangarep di Rembang bukan sebagai Ketua Umum Partai (PSI), namun pribadi ingin menemui rakyat yang selama ini mendukung ayahnya Jokowi.

Dia mengatakan kegiatan itu juga tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres ke depan.


"Mas Kaesang murni turun ke masyarakat untuk mendengar keluh kesah petani hutan Rembang. Kita bikin kegiatan santai, yaitu Ngopi Bareng Mas Kaesang," ungkap Miarizky dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Dalam kegiatan ngopi bareng itu, Kaesang Pangarep didampingi istrinya Erina Gudono, berdialog dengan petani.

Diketahui, masyarakat penerima manfaat dari perhutanan sosial untuk wilayah Rembang dan sekitarnya kurang lebih sebanyak 67.000 orang. Petani hutan yang datang ke acara ini sebanyak 157 kelompok tani.

Mereka selama ini dilakukan pendampingan oleh Perkumpulan Rejo Semut Ireng. Dari 157 kelompok tersebut merupakan perwakilan dari Kabupaten Pati, Blora dan Rembang. Beberapa kelompok merupakan perwakilan dari Bojonegoro.

"Masyarakat sangat antusias. Mereka berbondong-bondong menggunakan truk, bus mini. Ya seluruh kendaraan dipakai bahkan ada juga yang menggunakan kendaraan bermotor," jelasnya.

Pembina Rejo Semut Ireng, Harsono mengaku, kegiatan ini mendadak persiapan hanya 2 hari. Pihaknya melakukan pengumpulan massa secara singkat dan ribuan massa berhasil memenuhi Taman Pantai Kartini.

"Acara memang mendadak. Kita mendengar Mas Kaesang turun ke Rembang. 2 hari ini kita melakukan koordinasi. Kita berangkatkan 1500 an petani hutan," bebernya.

Dijelaskan beberapa topik yang dibahas antara lain program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perhutanan Sosial dan masalah pupuk.

"Ada diskriminasi masyarakat petani hutan meskipun ada Perpres 28, tapi implementasi di lapangan pihak terkait tidak serius untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani hutan. Petani masih merasa termarjinalkan," tegas Harsono.

Hal itu dikatakan Umi (45) salah satu petani Rembang itu mengeluhkan persoalan pupuk bersubsidi yang dalam distribusinya tidak merata. Kaesang pun menjawab bahwa hak petani atas pupuk harus terpenuhi.

"Kalau komunitas ada datanya komplit, KTP nya semua ada harus punya hak untuk pupuk subsidi," terang Kaesang.

Petani lainnya juga mempersoalkan akses jalan yang memprihatinkan, mereka juga mendesak pemerintah agar segera menerbitkan SK Perhutanan Sosial. Ada juga petani yang mengharapkan bantuan program agroforesty berupa bibit buah.

Kaesang menawarkan beberapa solusi di antaranya kerja sama dengan pihak ketiga. Dia juga berupaya menyambungkan dengan pihak terkait untuk menjawab permasalahan para petani.

"Saya akan mengupayakan dengan dinas terkait, dengan pertanian, dengan LHK, ATR/BPN. Sehingga tidak ada konflik lain. Pokoknya kami mencoba pecahkan masalah itu satu persatu," pungkasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya