Indonesia Bukan Negara Kekuasaan, Anies Bertekad Kembalikan Hukum yang Bengkok

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan bertekad kembali menegakkan hukum yang saat ini bengkok dengan tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Hal ini diungkap Anies dalam debat perdana yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

"Pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan," kata Anies

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Anies menggarisbawahi dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Namun dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa.

"Kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," tegas Anies.

Tema debat pertama adalah Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga.