Berita

Ilustrasi pemilu/RMOL

Politik

DPT Pemilu 2024 Bobol, Hasil Rekapitulasi Suara Berpotensi Tak Aman

RABU, 06 DESEMBER 2023 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibobol hacker dengan anonim Jimbo, memunculkan keraguan di publik terhadap hasil penghitungan suara.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai luntur, akibat data pemilih bisa bocor.

"Berkembang asumsi di masyarakat, bahwa jika data pemilih saja bisa dibobol, maka sangat potensial hasil rekapitulasi suara juga bisa dibobol," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/12).


Magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, kebocoran 204,8 juta data pemilih akan melahirkan kecurigaan dari publik.

"Pembobolan data ini akan melahirkan rasa saling curiga antara peserta pemilu, saling tuduh tidak netral, curang dan lain-lain," kata pengamat politik yang akrab disapa Biran itu.

Tak cuma cuma itu, menurut Biran, kebocoran DPT juga bisa memunculkan kecurigaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu.

"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," sambungnya.

Menurut penulis buku berjudul Komunikasi Politik 7 Presiden RI itu, yang paling berbahaya akibat pembobolan data pemilih Pemilu Serentak 2024 adalah penggiringan isu kecurangan pemilu.

"Peretasan website KPU RI ini akan semakin mengafirmasi penggiringan isu netralitas dan kecurangan pemilu yang massif belakangan ini. Legitimasi hasil pemilu bisa diragukan, bahkan tingkat ekstremnya peserta pemilu yang tidak puas, tidak akan menerima hasil pemilu," ucapnya.

"Dan ini akan mencoreng legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, siapapun pemimpin yang lahir dari penyelenggaran pemilu yang tidak profesional dan berintegritas, akan dicap cacat legitimasi," demikian Biran.

Populer

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Yakin Hasto Dapat Keadilan

Kamis, 05 Juni 2025 | 23:16

Mantan Panglima TNI: Presiden Saya Purnawirawan!

Minggu, 08 Juni 2025 | 11:20

Dimas Kanjeng Bagikan Dua Ribu Daging Kurban dan Paket Sembako

Sabtu, 07 Juni 2025 | 05:48

Tolak Serahkan Aset Tol, Dicurigai Ada Beking Kuat Jusuf Hamka

Senin, 09 Juni 2025 | 01:03

RSUD Tarakan Minta Maaf dan Skorsing dr. Diah dalam kasus Kematian Pasien Johanes

Sabtu, 07 Juni 2025 | 12:28

Pindahkan Empat Pulau Aceh ke Sumut, Tito Guncang Stabilitas Politik Prabowo

Senin, 09 Juni 2025 | 18:42

Kader PSI Bilang Jokowi Layak Jadi Nabi, Buni Yani: Partai Keblinger Abis!

Rabu, 11 Juni 2025 | 03:02

UPDATE

Peringati Bulan Bung Karno, Baguna PDIP Bagikan 500 Kacamata Baca Gratis

Minggu, 15 Juni 2025 | 08:02

Tuduhan Mesum di Taman Langsat

Minggu, 15 Juni 2025 | 07:41

Ini Kata KPK soal Rencana Panggil Gubernur BI Perry Warjiyo

Minggu, 15 Juni 2025 | 07:34

Saintis Tak Mati-mati

Minggu, 15 Juni 2025 | 07:04

Mampukah Man United Dapatkan Osimhen?

Minggu, 15 Juni 2025 | 06:58

Pemerintah Harus Tinjau Ulang Keputusan 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

Minggu, 15 Juni 2025 | 06:43

Cek Kosong Bawa Direktur Utama BUMD KBB Jadi Tersangka Penipuan

Minggu, 15 Juni 2025 | 06:21

Soal Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Ahok Sarankan Pakai Voucher

Minggu, 15 Juni 2025 | 05:55

Ratusan Sekolah Tanpa Kepsek dan Honorer Ancam Mogok, Dunia Pendidikan KBB di Ujung Tanduk

Minggu, 15 Juni 2025 | 05:38

Diduga Terima Gratifikasi Rp3,6 Miliar, Bekas Pejabat PU Surabaya Dinilai Gangguan Kejiwaan

Minggu, 15 Juni 2025 | 05:18

Selengkapnya