Data pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang dibobol hacker dengan anonim Jimbo, memunculkan keraguan di publik terhadap hasil penghitungan suara.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos mengamati, kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai luntur, akibat data pemilih bisa bocor.
"Berkembang asumsi di masyarakat, bahwa jika data pemilih saja bisa dibobol, maka sangat potensial hasil rekapitulasi suara juga bisa dibobol," ujar Subiran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/12).
Magister ilmu komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menjelaskan, kebocoran 204,8 juta data pemilih akan melahirkan kecurigaan dari publik.
"Pembobolan data ini akan melahirkan rasa saling curiga antara peserta pemilu, saling tuduh tidak netral, curang dan lain-lain," kata pengamat politik yang akrab disapa Biran itu.
Tak cuma cuma itu, menurut Biran, kebocoran DPT juga bisa memunculkan kecurigaan peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu.
"Yang tidak kalah penting adalah masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu," sambungnya.
Menurut penulis buku berjudul
Komunikasi Politik 7 Presiden RI itu, yang paling berbahaya akibat pembobolan data pemilih Pemilu Serentak 2024 adalah penggiringan isu kecurangan pemilu.
"Peretasan website KPU RI ini akan semakin mengafirmasi penggiringan isu netralitas dan kecurangan pemilu yang massif belakangan ini. Legitimasi hasil pemilu bisa diragukan, bahkan tingkat ekstremnya peserta pemilu yang tidak puas, tidak akan menerima hasil pemilu," ucapnya.
"Dan ini akan mencoreng legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, siapapun pemimpin yang lahir dari penyelenggaran pemilu yang tidak profesional dan berintegritas, akan dicap cacat legitimasi," demikian Biran.
