Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tiba di Bareskrim Polri pada Rabu (6/12)/Ist
Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Bareskrim Polri, Rabu (6/12).
Firli datang sekitar pukul 09.17 WIB dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru gelap serta menggunakan masker berwarna putih.
Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya, hari ini Firli tiba dan masuk ke ruang pemeriksaan melalui pintu masuk pengunjung.
Namun, saat hendak dimintai keterangan awak media, Firli enggan berkomentar. Ia memilih berjalan dengan cepat untuk masuk ke ruang pemeriksaan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya sebelumnya telah mengumumkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu malam (22/11) pukul 19.00 WIB.
Dalam perkara tersebut, Polda Metro antara lain menyita pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan saksi Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku mantan Menteri Pertanian (Mentan) saat pertemuan di GOR Bulutangkis bersama Firli pada 2 Maret 2022; penyitaan terhadap satu unit eksternal hardisk dari penyerahan KPK berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK.
Lalu, penyitaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Firli periode 2019-2022; serta penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi, 17 akun email, 4 unit flasdisk, 2 unit kendaraan mobil, 3 e-money, 1 buah kunci atau remot keyless bertuliskan Land Cruser, 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan holidaygetway voucher 100 ribu spiralcare Traveloka; 1 buah anak kunci gembok dan gantungan kunci berwarna kuning bertuliskan KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya atau barang bukti lainnya.
Dalam perkara tersebut, Firli dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 KUHP.
