Berita

Roni Alfiansyah Ritonga/Istimewa

Publika

IKN dan Era Baru Pulau Kalimantan

OLEH: RONI ALFIANSYAH RITONGA
RABU, 06 DESEMBER 2023 | 01:59 WIB

TIDAK lama lagi, pada Agustus 2024, Indonesia akan mengalami perpindahan ibukota dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Perubahan ini akan menggeser pusat administrasi negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.

Secara geografis, perubahan ini akan mengubah peran Pulau Kalimantan, yang menjadi pulau terbesar di Indonesia, empat kali lebih besar dari Pulau Jawa. Pusat politik dan pemerintahan Indonesia akan berpindah ke Nusantara, menciptakan pergeseran signifikan dalam dinamika geopolitik internasional.

Perubahan ibukota juga akan menciptakan perubahan dalam peta geografi negara di mata dunia, menggantikan pengetahuan umum bahwa Jakarta adalah ibukota negara, diganti oleh IKN di Kalimantan Timur. Konsekuensinya adalah hilangnya Jakarta dari daftar ibukota negara di dunia. Namun, yang terpenting adalah dampak perpindahan ibukota ini terhadap Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.


Bagaimana Kalimantan Timur dapat memanfaatkan situasi ini untuk kemajuan? Sebagai provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan, perpindahan ibukota diharapkan akan mendorong pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dari Rp921 triliun pada 2022 menjadi lebih dari Rp1.000 triliun.

Perpindahan ibukota akan membuka peluang baru bagi Kalimantan Timur dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, pariwisata, dan investasi. Kaltim diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh perpindahan ini.

Meski sektor pertambangan dan penggalian mendominasi dengan kontribusi sebesar 53,24 persen, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan membawa perubahan signifikan dalam peta ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim). Hadirnya IKN akan mendorong pertumbuhan yang pesat di seluruh sektor ekonomi Kaltim, didukung oleh aliran investasi besar, kunjungan wisatawan, kegiatan pertemuan internasional, serta masuknya sumber daya manusia dan tenaga profesional dari berbagai latar belakang dan sektor industri.

Bagi Kalimantan Barat (Kalbar) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp255 triliun pada 2022, jauh lebih rendah dibandingkan Kaltim, langkah-langkah strategis menjadi suatu keharusan untuk tidak tertinggal dalam perkembangan tersebut. Dengan populasi sekitar 5,5 juta jiwa dan tingkat kemiskinan sebesar 6 persen, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh Kalbar.

Pertama, membuat Kalbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis regional (regional trade and business hub) di Kalimantan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, perdagangan dan bisnis di Kalbar diharapkan meningkat. Keberlanjutan daya saing Kalbar juga diproyeksikan untuk meningkat pesat. Produk barang dan jasa diharapkan akan mengalami perkembangan yang signifikan dan tersebar di seluruh daerah. Pusat-pusat perbelanjaan diantisipasi akan berkembang pesat.

Langkah kedua adalah percepatan arus investasi baik dari dalam negeri maupun asing ke Kalbar. Dengan arus investasi yang meningkat, diharapkan akan terjadi peningkatan modal yang dapat memberikan efek berlipat ganda pada perkembangan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Langkah ketiga adalah meningkatkan ekspor produk industri dan produk unggulan daerah. Produk industri dari berbagai daerah diharapkan dapat disiapkan untuk dijadikan produk ekspor.

Pembangunan pusat ekspor dan desain produk perlu dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada produsen dan calon eksportir tentang teknik ekspor, desain produk yang menarik, dan kemasan yang modern.

Langkah keempat adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara besar-besaran. Infrastruktur ini diharapkan dapat membuka akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, merangsang pergerakan ekonomi di seluruh daerah, dan menciptakan jalan-jalan utama yang luas dengan jumlah jalur yang memadai.

Langkah kelima adalah pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah, termasuk wisata alam, sejarah, religi, dan buatan. Pusat-pusat souvenir diharapkan dapat dibangun di lokasi-lokasi wisata dengan mengutamakan produk buatan lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Langkah keenam, pembangunan pusat-pusat industri seperti taman industri dan kawasan perdagangan bebas. Kawasan-kawasan ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan berbagai sektor dan bidang industri, baik melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun kepemilikan penuh oleh badan usaha daerah.

Langkah terakhir adalah peningkatan sumber daya manusia dan keterampilan tenaga kerja di daerah. Pendidikan masyarakat diharapkan ditingkatkan, dengan target minimal lulusan sekolah menengah. Adanya penurunan proporsi tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah pertama diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan kemampuan daerah mengelola sektor industri modern.

Penerapan langkah-langkah di atas diharapkan akan membawa Kalbar menuju kemajuan yang cepat, daya saing tinggi, dan membuatnya menjadi destinasi investasi yang diinginkan oleh pengusaha dan investor. Kalbar diharapkan mampu bersaing dan tampil sebagai pusat bisnis dan perdagangan regional yang terkemuka di Kalimantan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan perkembangan antarprovinsi dan menghindari ketimpangan antar daerah.

Menurut penulis, perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, membawa dampak positif bagi Indonesia. Alasan pertama, perekonomian di Kalimantan akan makin membaik. Kedua, akan ada banyak investasi sehingga kehidupan masyarakat di IKN dan sekitarnya juga akan turut membaik.

IKN tak semata bagus untuk aktivitas pemerintahan, tetapi juga bagi rakyatnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kalimantan tumbuh 5,56 persen pada kuartal II-2023 dan Kalimantan Timur menjadi penyumbang terbesar yaitu sebesar 3,55 persen.

Pertumbuhan Kalimantan ini lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Hanya kalah dari Sulawesi dan Maluku dan Papua yang masing-masing tumbuh 6,64 persen dan 6,35 persen. Efek domino positif ini yang diharapkan terjadi ketika IKN dipindah ke Penajam Paser Utara, dan berdampak baik juga bagi perekonomian daerah di sekitarnya.

IKN juga banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat Penajam Paser Utara. Mereka akan lebih maju karena adanya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, tidak hanya infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun, tetapi juga SDM masyarakatnya (khususnya warga Kalimantan). Cara meningkatkan sumber daya manusia IKN dengan memberdayakan masyarakat lokal khususnya warga wilayah Kalimantan Timur. Mereka seharusnya tidak menangis di rumah mereka sendiri.

Dalam artian, keterampilan masyarakat lokal harus lebih canggih, lebih terampil, dan lebih cerdas. Setelah IKN selesai dibangun, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan tersebut.

Penulis menegaskan, pemerataan ekonomi menjadi satu alasan pasti kenapa ibukota harus pindah ke pulau Kalimantan. Bahkan, sejak pembangunan tahap awal, sudah memberi efek positif yang dirasa pedagang di sekitaran IKN. Pembangunan IKN membawa dampak positif secara ekonomi dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.

Pembangunan IKN harus terus dilanjutkan dengan sesuai rencana, sehingga economic multiplier kian terasa dan terus membesar. Tidak hanya untuk masyarakat sekitar IKN, tapi juga Kalimantan dan Indonesia. Hal ini selaras dengan tujuan Nusantara yakni untuk pemerataan ekonomi dan menjadikan Indonesia masuk ke dalam high income countries.

Dalam artian, IKN akan meningkatkan perekonomian di Kalimantan karena ada pemerataan pembangunan. Infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain akan dibangun dan menguntungkan para pedagang. Pasar akan selalu ramai karena jalannya mendukung mobilitas para pebisnis.

IKN akan meningkatkan perputaran ekonomi di Kalimantan Timur. Pasarnya juga akan lebih ramai, karena makin banyak pengunjung IKN yang berasal dari luar Borneo, dan ingin membeli makanan serta suvenir khas Kalimantan. Masyarakat Kalimantan Timur akan lebih makmur.

Penulis merupakan kader HMI Cabang Bogor dan Calon Ketua Umum PB HMI

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya