Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej dan dua anak buahnya.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengatakan, pihaknya menghormati hak tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan. Karena, hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara sebagaimana diatur dalam UU 8/1981 tentang KUHAP.
"Dan KPK selaku termohon praperadilan tentunya menghormati permohonan praperadilan beliau, dan akan siap menghadapi permohonan praperadilan beliau dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum," kata Johanis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/12).
Penelusuran
Kantor Berita Politik RMOL di website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin sore (4/12), tercatat Wamenkumham Eddy Hiaeriej dan dua anak buahnya, yakni Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi telah mengajukan permohonan praperadilan pada Senin (4/12).
Permohonan itu berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Gugatan itu teregistrasi dengan nomor perkara 134/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.
Dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga sudah muncul jadwal sidang pertama yang akan digelar pada Senin (11/12) pukul 10.00 WIB.
Wamenkumham Eddy Hiaeriej sendiri telah menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya masih sebagai saksi pada Senin (11/12) di Gedung Merah Putih KPK. Dia diperiksa selama kurang lebih 6,5 jam. Saat datang dan selesai diperiksa, Eddy Hiaeriej tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait status tersangka dugaan suap dan gratifikasi yang sedang disidik KPK.
Dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi ini, KPK sudah menetapkan 4 orang tersangka, tiga orang sebagai pihak penerima, sedangkan satu orang sebagai pihak pemberi.
Selain Wamenkumham Eddy Hiaeriej, dua tersangka sebagai pihak penerima adalah asisten pribadi (Aspri) Wamenkumham Eddy Hiaeriej bernama Yogi Arie Rukmana (YAR) dan pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM). Sedangkan pihak pemberi adalah mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH).
Keempat tersangka tersebut juga sudah dicegah KPK agar tidak bepergian ke luar negeri sejak Rabu (29/11) hingga 6 bulan ke depan.
Pada Selasa malam (28/11), KPK pun sudah menggeledah rumah kediaman tersangka Yogi dan Yosi di wilayah Jakarta. Dari sana, ditemukan dan diamankan beberapa dokumen yang memiliki kaitan dengan perkara.
Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso telah melaporkan ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp7 miliar oleh Wamenkumham Eddy Hiaeriej. Laporan itu telah dilayangkan ke KPK pada Selasa (14/3).
