Berita

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kritik Distribusi Lahan Jokowi, Cak Imin: Jangan Mimpi ada Keadilan dan Kemakmuran

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 05:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara konsep sudah benar. Namun, menurut calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam hal praktik di lapangan kerap salah.

"Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin dalam sambutannya di acara bedah visi misi capres dan cawapres di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).

Cak Imin pun mengusulkan kebijakan itu harus dievaluasi total. Pemerintah harus mengambil peran dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.


"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu gunanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan mimpi ada keadilan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa jika pasangan Amin menang, pihaknya akan mengecek lahan pribadi yang terlampau berlebihan. Ia menegaskan, distribusi lahan bukan hanya dengan memberikan sertifikasi kepada publik.

"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, begitu saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah mengecek kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.

"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN gampang, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," tandasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

UPDATE

Jaga Produktivitas dan Kelestarian, Agrinas Palma-BNPB Sinergi Tangkal Karhutla

Selasa, 03 November 2026 | 14:10

Kerja Sama Korea-Indonesia Perkuat Transformasi Digital Koperasi

Selasa, 03 November 2026 | 14:06

Gibran Selalu Dibela Mati-matian oleh Barisan Pendukungnya

Selasa, 03 November 2026 | 14:01

KPK Lepas Dua Pejabat Asal Kejagung, Mungki Hadipratikto Bakal Bertugas di BGN

Selasa, 03 November 2026 | 14:00

Babak Baru Piala Asia 2027, Alasan dan Jadwal Terbaru Penundaan Turnamen

Selasa, 03 November 2026 | 13:56

Kemlu Benarkan Dua WNI Tewas Saat Memancing di Jepang

Selasa, 03 November 2026 | 13:49

Fraksi Gerindra Belum Bersikap soal Putusan MA terkait Gibran

Selasa, 03 November 2026 | 13:45

Ketua KPK Pastikan Dalam Waktu Dekat Panggil Nusron Wahid

Selasa, 03 November 2026 | 13:35

PKS Minta Pemerintah Bebaskan PPN Produk Pembalut

Selasa, 03 November 2026 | 13:29

Soal Boikot Raffi Ahmad, Sosiolog Ingatkan Tanda Kehancuran Negara Bersumber dari Internal

Selasa, 03 November 2026 | 13:11

Selengkapnya