Berita

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Kritik Distribusi Lahan Jokowi, Cak Imin: Jangan Mimpi ada Keadilan dan Kemakmuran

SELASA, 05 DESEMBER 2023 | 05:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Distribusi lahan yang dilakukan Presiden Joko Widodo secara konsep sudah benar. Namun, menurut calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam hal praktik di lapangan kerap salah.

"Pak Jokowi itu judulnya benar distribusi lahan, tapi praktiknya salah. Yang terjadi sertifikasi kepemilikan, distribusi lahan itu jelas, lahan kita, ribuan hektare, ratusan ribu, jutaan hektare, hanya dikuasai oleh seratus orang kaya di Republik ini," kata Cak Imin dalam sambutannya di acara bedah visi misi capres dan cawapres di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12).

Cak Imin pun mengusulkan kebijakan itu harus dievaluasi total. Pemerintah harus mengambil peran dalam menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.


"Ini harus dievaluasi total, kepemilikan lahan harus diawali dengan distribusi lahan yang adil, dan itu gunanya pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan distribusi lahan, jangan mimpi ada keadilan dan kemakmuran. Mimpilah ada orang kaya dan ada pengemis, kalau tidak melakukan distribusi lahan," paparnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut bahwa jika pasangan Amin menang, pihaknya akan mengecek lahan pribadi yang terlampau berlebihan. Ia menegaskan, distribusi lahan bukan hanya dengan memberikan sertifikasi kepada publik.

"Karena aset lahan adalah aset produksi yang harus dimiliki rakyat, begitu saya sama Mas Anies menang, langkah pertama yang dilakukan setelah dilantik adalah mengecek kepemilikan lahan pribadi yang terlampau berlebihan untuk kita distribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," tutur Cak Imin.

"Sekali lagi, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi urusan BPN gampang, tapi kalau distribusi lahan bukan urusan BPN, tapi urusan presiden dan wakil presiden yang menangani langsung," tandasnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Anak SMA Peserta Cerdas Cermat MPR Ramai-ramai Dibully Juri dan MC

Senin, 11 Mei 2026 | 14:27

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Mantan Kasipenkum Kejati Jakarta Jabat Kajari Aceh Singkil

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:40

Walkot Semarang Dorong Sinergi dengan ISEI Lewat Program Waras Ekonomi

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:18

Wasiat Terakhir Founding Fathers

Jumat, 22 Mei 2026 | 04:05

Pelapor Kasus Dugaan Pemalsuan Sertifikat Tanah di Tambora Alami Tekanan Mental

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:53

98 Resolution Network: Program Prabowo-Gibran Sejalan dengan Mandat Reformasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:40

Bos PT QSS jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Tambang Bauksit di Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 03:20

KPK Dinilai Belum Utuh Baca Peta Kasus Blueray Cargo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:55

Empat WN China Diduga Pelaku Penipuan Online Ditangkap Imigrasi

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:30

Membangun Kedaulatan Ekonomi di Era Prabowo

Jumat, 22 Mei 2026 | 02:16

Pidato Prabowo di DPR Upaya Konkret Membumikan Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 22 Mei 2026 | 01:55

Selengkapnya