Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro (tiga dari kiri)/Ist
Aparatur desa harus memiliki data yang riil tentang desanya, agar tata kelola dan perencanaan pembangunan lebih terarah, efektif, dan efisien.
Penegasan itu disampaikan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, saat pelatihan aparatur desa di Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.
Dia mengingatkan, jangan sampai aparatur desa merencanakan pembangunan tidak berdasarkan data dan menggunakan angka-angka yang dikarang di belakang meja.
"Yang terjadi nanti efek domino, seperti lempar batu di pegunungan salju, kecil jadi besar. Begitu juga kalau angka-angkanya dikarang," katanya, lewat keterangan tertulis, Minggu (3/12).
Data, kata Eko, jelas sangat penting untuk tata kelola keuangan desa. Tanpa data riil, maka tata kelola keuangan tidak optimal, sehingga kualitas belanja desa buruk.
Dia juga mengingatkan, antara satu desa dengan yang lain beda, sebab itu jangan ikut-ikutan. "Tetangga desa bikin jembatan, kita bikin jembatan, tetangga bikin jalan, kita bikin jalan, padahal kebutuhan kita bukan itu," tandanya.
Soal data desa, kata dia lagi, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri sudah memiliki aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), yang selalu diperbarui. Dia mengajak semua aparatur desa mengisi Prodeskel dengan data akurat.
"Dari Sabang sampai Merauke, mari berlomba-lomba membangun data riil. Ini kesempatan kita. Tidak semua orang bisa jadi kepala desa, tapi bagaimana yang terpilih, ini kesempatan," tutur Eko.
Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), hasil kerjasama Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).
