Berita

Ilustrasi Foto/Net

Pertahanan

Ketimbang Minta Kenaikan Uang Lauk Pauk, TNI Sebaiknya Perjuangkan Batalyon Cyber

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 05:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sedang mengupayakan kenaikan uang lauk pauk (ULP) untuk prajurit TNI, dari tadinya Rp88.000 untuk disamakan dengan institusi Polri menjadi Rp200.000.

Panglima TNI telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri BUMN.

Terkait itu, Koordinator Ina Nusa Connection, Abdullah Kelrey menyayangkan sikap Panglima TNI tersebut.


“Permintaan kenaikan uang lauk pauk ini seolah-olah tidak mencerminkan seorang pejuang penjaga garda terdepan Republik Indonesia,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu malam (2/12).

Dia menegaskan, seharusnya yang diminta Panglima TNI ke Presiden itu bukan naiknya uang lauk pauk, melainkan anggaran untuk membangun sumber daya manusia di lingkungan TNI.

“Terutama dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital ini, sebab seluruh prajurit TNI harus dituntut untuk melek digital dengan meningkatkan literasi digital,” jelasnya.

Lanjut dia, Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas serta fungsi mereka.

“Kalau bisa minta anggaran untuk bangun pusat pendidikan dan pelatihan cyber TNI. Lebih bagus lagi bangun Batalyon Cyber Khusus,” tegasnya.

Masih kata Abdullah, hal ini agar melindungi jaringan dan sistem militer dari ancaman siber dan serta siap melakukan serangan cyber dari luar.

“Bukan urusan makanan. Pertanyaan yang muncul dari masyarakat, apakah Jenderal Agus Subiyanto iri dengan Polri ataukah berpikirnya hanya sebatas makanan saja? Kalau iri, itu bukan soal makanan tapi soal kesuksesan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tandas Abdullah.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya