Berita

Ilustrasi Foto/Net

Pertahanan

Ketimbang Minta Kenaikan Uang Lauk Pauk, TNI Sebaiknya Perjuangkan Batalyon Cyber

MINGGU, 03 DESEMBER 2023 | 05:10 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sedang mengupayakan kenaikan uang lauk pauk (ULP) untuk prajurit TNI, dari tadinya Rp88.000 untuk disamakan dengan institusi Polri menjadi Rp200.000.

Panglima TNI telah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Menteri BUMN.

Terkait itu, Koordinator Ina Nusa Connection, Abdullah Kelrey menyayangkan sikap Panglima TNI tersebut.


“Permintaan kenaikan uang lauk pauk ini seolah-olah tidak mencerminkan seorang pejuang penjaga garda terdepan Republik Indonesia,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu malam (2/12).

Dia menegaskan, seharusnya yang diminta Panglima TNI ke Presiden itu bukan naiknya uang lauk pauk, melainkan anggaran untuk membangun sumber daya manusia di lingkungan TNI.

“Terutama dalam menghadapi tantangan yang sedang kompleks di era digital ini, sebab seluruh prajurit TNI harus dituntut untuk melek digital dengan meningkatkan literasi digital,” jelasnya.

Lanjut dia, Prajurit TNI perlu memahami tren dan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas serta fungsi mereka.

“Kalau bisa minta anggaran untuk bangun pusat pendidikan dan pelatihan cyber TNI. Lebih bagus lagi bangun Batalyon Cyber Khusus,” tegasnya.

Masih kata Abdullah, hal ini agar melindungi jaringan dan sistem militer dari ancaman siber dan serta siap melakukan serangan cyber dari luar.

“Bukan urusan makanan. Pertanyaan yang muncul dari masyarakat, apakah Jenderal Agus Subiyanto iri dengan Polri ataukah berpikirnya hanya sebatas makanan saja? Kalau iri, itu bukan soal makanan tapi soal kesuksesan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” tandas Abdullah.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya