Berita

Aksi Mimbar Demokrasi mahasiwa Sulawesi Tengah menolak politik dinasti/Ist

Nusantara

Penolakan Politik Dinasti Melebar hingga ke Sulteng

SABTU, 02 DESEMBER 2023 | 11:35 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penolakan terhadap praktik politik dinasti terus disuarakan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah demonstrasi terjadi di Jawa Timur, Yogyakarta, dan Sumatera Utara, kini aksi serupa terjadi di Sulawesi Tengah.

Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi, Moh Idham menegaskan, pihaknya telah menggelar aksi demonstrasi menolak politik dinasti di halaman Universitas Azlam Palu, Jumat kemarin (1/12). Dalam aksi tersebut, sekitar 5.000 mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasinya.

"Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Saatnya tolak politik dinasti," kata Moh Idham dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12).


Idham menjelaskan, aksi bertajuk Mimbar Demokrasi kemarin turut melibatkan aktivis 98, seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary. Ribuan mahasiswa pun bergabung dari kampus berbeda, di antaranya Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekkes, dan beberapa lainnya.

Dalam orasinya, Aryanto Sangaji yang juga Direktur Yayasan Tanah Merdeka menyebut telah terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Bila kita tidak hati-hati merespons, ini bahaya. Hadir kembali KKN seperti yang terjadi di rezim Orde Baru (Orba). Segera kita lakukan perlawanan," ujar Aryanto.

Menurutnya, kegiatan turun ke jalan seperti Mimbar Demokrasi merupakan gerakan positif. Hal itu membuktikan bahwa mahasiswa saat ini masih kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini dan pemerintah mendatang.

"Ini membuktikan mahasiswa itu masih ada, berjuang bersama-sama rakyat. Juga, masih banyak perempuan yang kuat melawan," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya