Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/RMOL

Politik

Ganjar: Pemerintah Tak Boleh Baperan Kalau Dikritik

KAMIS, 30 NOVEMBER 2023 | 15:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dalam rangka mendukung kebebasan pers di tengah disrupsi, pemerintah tidak boleh antikritik. Sebab, kritik dijamin oleh konstitusi dan menjadi bagian dari kebebasan berekspresi setiap warga negara, termasuk pers.

Demikian disampaikan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, kepada wartawan usai menghadiri dialog capres bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (30/11).

“Dukungan (kepada kebebasan pers), pemerintah enggak boleh baperan kalau dikritik. Itu dukung dulu, karena itu bagian dari kebebasan pers,” tegas Ganjar.


Selain itu, dalam rangka mewujudkan iklim dunia pers yang sehat, Ganjar juga mendorong adanya insentif dan edukasi kepada publik.

“Kita ada Kominfo, Pemda ada guru-guru mengajarkan itu semuanya, sehingga kita makin dewasa dan baik,” demikian Ganjar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya