Berita

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik/RMOL

Politik

Soal Dugaan Peretasan 252 Juta Data, Divisi Teknis KPU Ungkit Keamanan Sipol

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 13:05 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan peretasan 252 juta data Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 oleh hacker berjuluk "Jimbo" baru-baru ini, dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena dianggap tidak sesuai fakta keamanan sejumlah sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik memberikan contoh keamanan sistem informasi partai politik (Sipol) KPU RI, yang digunakan untuk proses pendaftaran hingga verifikasi data persyaratan parpol peserta Pemilu Serentak 2024.

"Semua sistem informasi tersebut dilengkapi atau diproteksi dengan firewall yang dapat dihandalkan," ujar Idham Holik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/11).


"Alhamdulillah, sampai dengan seluruh tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tersebut selesai, Sipol KPU dalam kondisi aman terlindungi," sambungnya menegaskan.

Dia menuturkan, jajaran KPU di Divisi Data dan Informasi tengah memastikan kebenaran informasi peretasan yang dilakukan hakcker Jimbo. Salah satunya mengaktivasi kemampuan Satuan Tugas Keamanan Siber.

Satuan Tugas Keamanan Siber yang dibentuk KPU RI, dijelaskan Idham, merupakan kolaborasi antara pihaknya dengan Polri Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelejen Negara (BIN), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Personalia dalam gugus tugas tersebut terdiri dari perwakilan dari lembaga-lembaga yang otoritatif menjaga keamanan siber di Indonesia," sambungnya menegaskan.

Lebih lanjut, Idham menegaskan kemampuan Gugus Tugas Keamanan Siber KPU RI berhasil menjaga keamanan yang dipegang penyelenggara pemilu. Hal itu terbukti pada saat muncul isu peretasan oleh hacker bernama Bjorka pada September 2023, atau pada saat penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024.

"Pada waktu Bjorka, situs KPU juga diisukan terretas, tetapi faktanya tidak teretas. Data yang dipublikasikan oleh Bjorka bukan file data Pemilih Serentak 2019 ataupun 2024," demikian Idham menambahkan.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya