Berita

Rapat Komisi II DPR RI/Repro

Politik

Praktik Curang Penyelenggara Pemilu akan Hancurkan Marwah Demokrasi

RABU, 29 NOVEMBER 2023 | 09:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu kecurangan Pemilu 2024 makin mengemuka dalam masa kampanye Pilpres 2024. Diharapkan penyelenggara pemilu dan pemerintah bersikap netral.

Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mengingatkan semua pihak untuk menaati peraturan yang ada. Tak bisa hanya satu pihak yang menjaga, sebab penyelenggara, pengawas, maupun peserta juga wajib melaksanakannya.

“Kita memberikan warning kepada semua pihak, baik penyelenggara maupun peserta dalam kontestasi Pemilu 2024. Ini sudah ada norma-norma UU dan regulasi KPU maupun Perbawaslu yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada bangsa ini,” kata Aminurokhman kepada wartawan, Rabu (29/11).


Menurutnya, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki rasa takut untuk bertindak curang maka akan menghancurkan marwah demokrasi di Indonesia.

"Tentu ini akan menciderai demokrasi itu sendiri dan akan menurunkan derajat kualitas demokrasi kita," kata Aminurokhman.

Ia menyayangkan jika pada akhirnya bola kecurangan semakin menggelinding dan membuat gaduh publik yang ujungnya berdampak pada kualitas pemilu.

“Poin yang ingin saya katakan saya dari Komisi II DPR minta kepada penyelenggara KPU Bawaslu dan juga DKPP termasuk peserta tetap harus menjaga norma-norma regulasi yang sudah disepakati," demikian Aminurokhman.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya