Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri/Net
Isu neo Orde Baru (Orba) diduga sejumlah pihak sengaja dimunculkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Organ Relawan Pendukung Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11) kemarin.
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, pernyataan Megawati dalam pidatonya di acara itu menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Sebab menurutnya, dalam kata-katanya jelas menyebut "kalian yang sekarang berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru".
"Memberikan label sebagai neo Orde Baru tentu berlebihan," ujar Subiran kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/11).
Pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta itu (UMJ) itu bahkan menganggap, Megawati seperti mengalami kebuntuan dalam mengupayakan pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Terkesan tidak punya isu lain yang lebih produktif untuk mengalahkan Prabowo-Gibran dalam konstestasi Pilpres 2024. Semua isu sudah diproduksi mulai dari "politik dinasti, netralitas, kecurangan pemilu, haus kekuasaan, hingga puncaknya memberikan label neo orde baru," tuturnya.
Putra Sulawesi Tenggara yang kerap disapa Biran itu mengaku heran dengan gaya politik Megawati dan PDIP, khususnya selepas Gibran menjadi cawapres Prabowo seolah ditinggal pergi Jokowi.
Padahal, dia memandang PDIP maupun keluarga Jokowi sama-sama menguasai suprastruktur pemerintahan. Sehingga, tidak tepat jika label neo Orde Baru disematkan kepada salah satu pasangan capres-cawapres.
"Bukankah sistem pemilu kita sudah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir kecurangan pemilu? Bukankah semua capres-cawapres memiliki partai pengusung yang juga memiliki instrumen kekuasaan?" tuturnya.
"Ganjar-Mahfud ada PDIP dan PPP, keduanya adalah partai penguasa, tentu punya akses kekuasaan. Anies-Muhaimin diusung oleh Nasdem dan PKB yang juga partai penguasa, juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan," tambah Biran menyindir.
