Berita

Rapat bersama Komisi VIII dengan Kementerian Agama RI soal putusan biaya haji 2024/RMOL

Politik

Kecuali PKS, 8 Fraksi DPR Setuju Biaya Haji 2024 Rp93,4 Juta

SENIN, 27 NOVEMBER 2023 | 17:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sebanyak 8 fraksi di DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M menjadi Rp93,4 juta. Hanya fraksi PKS yang tidak setuju.

Adalah Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, yang membacakan kesimpulan hasil rapat Panja Haji 2024 bersama Dirjen PHU bahwa biaya haji 2024 disepakati berada di angka Rp93,4 juta.

Ashabul Kahfi kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi di Komisi VIII DPR RI terkait biaya haji yang disepakati Panja Haji dengan Dirjen PHU.


"Dengan demikian, dari pandangan-pandangan fraksi yang ada, ada satu fraksi yang menyatakan menolak, dan lainnya menyatakan setuju," kata Ashabul Kahfi di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (27/11).

Berdasarkan kesimpulan rapat panja, biaya haji yang harus ditanggung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah sebesar Rp56.046.172. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp93.410.286.

Panja Komisi VIII DPR RI sebelumnya mendesak pemerintah menurunkan biaya haji hingga akhirnya disepakati angka Rp93,4 juta. Usulan awal Kemenag yakni adalah Rp105 juta.

Selanjutnya, hasil rapat panja ini akan dibawa ke rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama untuk disepakati.

Kementerian Agama RI sempat mengajukan BPIH 2024 sebesar Rp105.095.031. Pada akhirnya, Panja Komisi VIII DPR menyepakati BPIH di angka Rp93.410.286.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya