Berita

Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11)/RMOL

Politik

Koreksi Food Estate, Anies Tawarkan Konsep Contract Farming

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 15:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ketahanan pangan berkonsep food estate yang dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo, mendapat koreksi dari calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Selain koreksi, Anies berpasangan dengan ketua Umum  PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sekaligus menawarkan konsep baru yang dia rasa mampu menghadirkan keadilan sosial.

Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).


"Kalau fokus di food estate itu pada ekstensifikasi, lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi, dan efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ujarnya.

Menurutnya, konsep food estate dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia tidak menguntungkan petani-petani Indonesia, karena dalam praktiknya memberikan kewenangan bagi korporasi untuk mengelola satu kawasan baru untuk lahan pertanian.

"Dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal," sambungnya menegaskan.

Karena itu, Anies menawarkan gagasan baru yang dibuat untuk visi ketahanan pangan Indonesia ke depan, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden kedelapan RI hasil Pilpres 2024.

"Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas pertanian kita," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan lebih lanjut mengenai konsep intensifikasi pertanian rakyat, yang dia sebut sebagai contract farming, dan dia akui telah dibuktikan efektivitasnya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN, BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja. Jakarta sudah buat ini dengan bekerja sama dengan Gapoktan seluruh Indonesia, dan berkontrak selama lima tahun," paparnya.

"Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta, sehingga memotong mata rantai. Harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah. Dua-duanya diuntungkan, dan petani punya kepastian jangka panjang," sambung Anies.

Dari konsep contract farming tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meyakini petani-petani di seluruh wilayah Indonesia tidak dilupakan oleh negara, bukan justru membuat satu kawasan baru yang dikelola segelintir orang.

"Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi," pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya