Berita

Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11)/RMOL

Politik

Koreksi Food Estate, Anies Tawarkan Konsep Contract Farming

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 15:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ketahanan pangan berkonsep food estate yang dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo, mendapat koreksi dari calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Selain koreksi, Anies berpasangan dengan ketua Umum  PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sekaligus menawarkan konsep baru yang dia rasa mampu menghadirkan keadilan sosial.

Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).

"Kalau fokus di food estate itu pada ekstensifikasi, lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi, dan efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ujarnya.

Menurutnya, konsep food estate dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia tidak menguntungkan petani-petani Indonesia, karena dalam praktiknya memberikan kewenangan bagi korporasi untuk mengelola satu kawasan baru untuk lahan pertanian.

"Dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal," sambungnya menegaskan.

Karena itu, Anies menawarkan gagasan baru yang dibuat untuk visi ketahanan pangan Indonesia ke depan, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden kedelapan RI hasil Pilpres 2024.

"Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas pertanian kita," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan lebih lanjut mengenai konsep intensifikasi pertanian rakyat, yang dia sebut sebagai contract farming, dan dia akui telah dibuktikan efektivitasnya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN, BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja. Jakarta sudah buat ini dengan bekerja sama dengan Gapoktan seluruh Indonesia, dan berkontrak selama lima tahun," paparnya.

"Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta, sehingga memotong mata rantai. Harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah. Dua-duanya diuntungkan, dan petani punya kepastian jangka panjang," sambung Anies.

Dari konsep contract farming tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meyakini petani-petani di seluruh wilayah Indonesia tidak dilupakan oleh negara, bukan justru membuat satu kawasan baru yang dikelola segelintir orang.

"Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi," pungkasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya