Berita

Calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11)/RMOL

Politik

Koreksi Food Estate, Anies Tawarkan Konsep Contract Farming

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 15:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan ketahanan pangan berkonsep food estate yang dibuat pemerintah Presiden Joko Widodo, mendapat koreksi dari calon presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan.

Selain koreksi, Anies berpasangan dengan ketua Umum  PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sekaligus menawarkan konsep baru yang dia rasa mampu menghadirkan keadilan sosial.

Hal itu disampaikan Anies ketika menghadiri acara "Konferensi Anak Muda Pulihkan Indonesia" yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11).


"Kalau fokus di food estate itu pada ekstensifikasi, lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi, dan efeknya apa? Banyak problem-problem lingkungan hidup yang bermunculan karena rusaknya ekologi yang ada di tempat itu," ujarnya.

Menurutnya, konsep food estate dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia tidak menguntungkan petani-petani Indonesia, karena dalam praktiknya memberikan kewenangan bagi korporasi untuk mengelola satu kawasan baru untuk lahan pertanian.

"Dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik modal," sambungnya menegaskan.

Karena itu, Anies menawarkan gagasan baru yang dibuat untuk visi ketahanan pangan Indonesia ke depan, apabila dirinya terpilih menjadi Presiden kedelapan RI hasil Pilpres 2024.

"Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktivitas pertanian kita," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan lebih lanjut mengenai konsep intensifikasi pertanian rakyat, yang dia sebut sebagai contract farming, dan dia akui telah dibuktikan efektivitasnya saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Kita ingin mendorong agar kepastian penyerapan hasil tani lokal itu oleh BUMN, BUMD di kota-kota besar dengan skema kontrak kerja. Jakarta sudah buat ini dengan bekerja sama dengan Gapoktan seluruh Indonesia, dan berkontrak selama lima tahun," paparnya.

"Hasil produksi pertaniannya langsung dibeli ke luar Jakarta, sehingga memotong mata rantai. Harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah. Dua-duanya diuntungkan, dan petani punya kepastian jangka panjang," sambung Anies.

Dari konsep contract farming tersebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meyakini petani-petani di seluruh wilayah Indonesia tidak dilupakan oleh negara, bukan justru membuat satu kawasan baru yang dikelola segelintir orang.

"Justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya