Anies Bicara soal Hukum dan Kepatutan di Internal KPK

Etika menjadi standar baku yang harus dijunjung tinggi di internal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan usai menghadiri acara Deklarasi Dukungan Laskar Gading (Laga) kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (25/11).

"Kalau hukum itu soal melanggar dan tidak melanggar aturan. Kalau kode etik itu tentang patut dan tidak. Dan di KPK yang dibutuhkan justru menjunjung tinggi kepatutan," ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, KPK merupakan lembaga penegak hukum terpenting yang dimiliki Indonesia, karena tugasnya menangani dugaan tindak pidana korupsi.

"KPK punya standar yang sangat tinggi. Karena itu di masa yang akan datang kami ingin agar para komisioner yang terpilih menandatangani komitmen menjunjung tinggi kode etik KPK," tuturnya.

Karena itu, dia memandang pimpinan KPK dan seluruh orang yang berada di jajaran lembaga antirasuah itu bukan hanya harus mengikuti aturan hukum, tetapi mentaati kode etik.

"Dan bila kode etik itu dilanggar, maka mereka harus mengundurkan diri. Jadi, statement itu harus ditandatangani sebelumnya. Dengan begitu, semua sadar bahwa bukan hanya menjauhi pelanggaran hukum, juga harus menghindari pelanggaran kode etik yang itu lebih tinggi daripada hukum," tutupnya.