Berita

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo/RMOL

Politik

Gatot Nurmantyo Klaim Demokrasi Era Jokowi Lebih Jelek dari Zaman Soeharto

SABTU, 25 NOVEMBER 2023 | 09:13 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kondisi demokrasi era Presiden Jokowi di periode kedua lebih buruk dibanding era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Klaim itu disampaikan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo dalam menyikapi isu perpolitikan yang berkembang belakangan ini.

"Tahun 90 itu mulai final zamannya Pak Harto, baru kita beralih kepada demokrasi, Demokrasi kita mulai naik pelan-pelan menata sampai terpilihnya SBY. Paling puncak demokrasi kita di internasional pada saat Pak Jokowi 2014 dipilih sebagai Presiden," kata Gatot Nurmantyo, di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (25/11).


Seiring berjalannya waktu, Gatot melihat ada kemunduran demokrasi di kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

"Tahun 2020 pelan-pelan menukik dan sampai justru sekarang ini kondisinya lebih jelek demokrasinya (daripada) pada saat zamannya Pak Harto," ucap Gatot.

Bukan hanya soal demokrasi, Gatot juga mengatakan kondisi ekonomi Indonesia buruk karena situasi global. Hal ini bisa berdampak ke sektor lain bila tidak segera ditangani.

"Kondisi ekonomi kita secara internasional krisis. Apabila terjadi krisis ekonomi bersamaan dengan krisis demokrasi, itu hukum alam akan terjadi, akan terjadi keributan," kata Gatot.

Namun, klaim tersebut dikatakan Gatot dengan tidak disertai data penelitian terbaru. Dari persoalan demokrasi dan ekonomi ini, KAMI mengambil sikap netral dalam Pemilu 2024, serta terus mengkritisi kebijakan pemerintah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya