Netralitas Perangkat Desa di Pemilu 2024 Tidak Bisa Ditawar

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa wajib bersikap netral dalam menyambut Pemilu Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio menanggapi sinyal dukungan organisasi perangkat desa di Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 pada Minggu (19/11).

"Para perangkat desa itu kan harus netral dalam Pemilu, itu tak bisa ditawar," kata Hendri Satrio dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11).

Hensat, sapaan Hendri Satrio menuturkan, ketidaknetralan perangkat desa bisa berdampak buruk bagi demokrasi. Apalagi sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, peluang penyalahgunaan otoritas cukup terbuka.

"Bila mereka bersekongkol untuk kecurangan, itu sangat tidak bagus untuk demokrasi, terutama demokrasi di daerah yang mereka pimpin," tandasnya.

Hal senada disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar.

Ia menuturkan, perangkat desa kerap direkrut menjadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jika mereka tidak netral, maka pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil bisa terciderai.

"(Perangkat desa) Harus netral. Karena dia yang jadi KPPS. Kalau enggak (netral), bahaya itu," ujar Abdul Halim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).