Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Beri Rapor Merah ke Jokowi, Ganjar Seperti Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik calon presiden nomor urut 3 yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, terhadap kinerja penegakkan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi buah bibir publik.

Pasalnya, Ganjar dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Lalu Ganjar juga menjabat Gubernur Jawa Tengah di era pemerintahan Jokowi. Seharusnya, dia berkaca pada kinerjanya saat menjadi kepala daerah.

"Penilaian penegakan hukum era Jokowi bernilai merah, itu malah menandakan Ganjar tak mencoba menilai kinerjanya terlebih dahulu. Ganjar akhirnya bak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutur pengamat politik Citra Institute, Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/11).


Dia menilai, rapor merah penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi hanya sekadar membuat sensasi. Dengan tujuan publik mulai meliriknya sebagai salah satu pilihan capres paling tepat di Pemilu 2024.

"Ganjar ingin sekadar menarik simpatik, membangun persepsi paling tahu soal buruknya pemerintahan ini. Pertanyaan publik malah berbalik, kenapa jika buruk, tidak diungkapkan sejak dulu," ujarnya.

Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, komunikasi politik Ganjar dalam membangun persepsi berseberangan dengan Jokowi malah bakal merugikannya.

Sebab, Efriza memandang Mahfud MD yang kini telah resmi menjadi cawapresnya merupakan pembantu Jokowi. Bahkan hingga kini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ini malah akan mengerutkan dahi publik. Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia, malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri, ini ironi," tandas Efriza. 

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Prabowo Tetap Hadiri Peluncuran Buku Bahlil Meski Sedang Flu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:26

KPK Panggil Pengelola Wisma Atlet Buntut Kasus Korupsi Bea Cukai

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:23

Sudaryono Diyakini Mampu Benahi Tata Kelola Program MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:20

Jangan Cepat Puas, Pengangguran Turun tapi Kualitas Pekerjaan Masih jadi PR

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:14

KPK Panggil Petinggi PAN Rejang Lebong di Pengembangan Kasus Bengkulu

Jumat, 07 Agustus 2026 | 16:04

Belum Ada Rencana Reshuffle, Istana Utamakan Isi Jabatan yang Kosong

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:54

BPK: Opini WTP Bukan Tujuan Akhir, Tata Kelola Harus Terus Diperkuat

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:42

Spoiler One Piece Chapter 1190: Duel Gaban vs Imu Memanas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:22

Istana Benarkan Destry Damayanti Masuk Bursa Gubernur BI

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:17

Daftar Harga Pertamax Terbaru di SPBU Pertamina Seluruh Indonesia

Jumat, 07 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya