Berita

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Net

Politik

Beri Rapor Merah ke Jokowi, Ganjar Seperti Menepuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 19:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kritik calon presiden nomor urut 3 yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, terhadap kinerja penegakkan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi buah bibir publik.

Pasalnya, Ganjar dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Lalu Ganjar juga menjabat Gubernur Jawa Tengah di era pemerintahan Jokowi. Seharusnya, dia berkaca pada kinerjanya saat menjadi kepala daerah.

"Penilaian penegakan hukum era Jokowi bernilai merah, itu malah menandakan Ganjar tak mencoba menilai kinerjanya terlebih dahulu. Ganjar akhirnya bak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutur pengamat politik Citra Institute, Efriza, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/11).


Dia menilai, rapor merah penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi hanya sekadar membuat sensasi. Dengan tujuan publik mulai meliriknya sebagai salah satu pilihan capres paling tepat di Pemilu 2024.

"Ganjar ingin sekadar menarik simpatik, membangun persepsi paling tahu soal buruknya pemerintahan ini. Pertanyaan publik malah berbalik, kenapa jika buruk, tidak diungkapkan sejak dulu," ujarnya.

Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, komunikasi politik Ganjar dalam membangun persepsi berseberangan dengan Jokowi malah bakal merugikannya.

Sebab, Efriza memandang Mahfud MD yang kini telah resmi menjadi cawapresnya merupakan pembantu Jokowi. Bahkan hingga kini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Ini malah akan mengerutkan dahi publik. Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia, malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri, ini ironi," tandas Efriza. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya