Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo/Net
Kritik calon presiden nomor urut 3 yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, terhadap kinerja penegakkan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi buah bibir publik.
Pasalnya, Ganjar dan Jokowi sama-sama kader PDIP. Lalu Ganjar juga menjabat Gubernur Jawa Tengah di era pemerintahan Jokowi. Seharusnya, dia berkaca pada kinerjanya saat menjadi kepala daerah.
"Penilaian penegakan hukum era Jokowi bernilai merah, itu malah menandakan Ganjar tak mencoba menilai kinerjanya terlebih dahulu. Ganjar akhirnya bak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri," tutur pengamat politik Citra Institute, Efriza, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/11).
Dia menilai, rapor merah penegakkan hukum di era pemerintahan Jokowi hanya sekadar membuat sensasi. Dengan tujuan publik mulai meliriknya sebagai salah satu pilihan capres paling tepat di Pemilu 2024.
"Ganjar ingin sekadar menarik simpatik, membangun persepsi paling tahu soal buruknya pemerintahan ini. Pertanyaan publik malah berbalik, kenapa jika buruk, tidak diungkapkan sejak dulu," ujarnya.
Maka dari itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, komunikasi politik Ganjar dalam membangun persepsi berseberangan dengan Jokowi malah bakal merugikannya.
Sebab, Efriza memandang Mahfud MD yang kini telah resmi menjadi cawapresnya merupakan pembantu Jokowi. Bahkan hingga kini masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Ini malah akan mengerutkan dahi publik. Sebab, publik menilai Mahfud berkinerja baik. Dia dianggap mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia, malah kinerja Mahfud tak dihargai oleh Ganjar sendiri, ini ironi," tandas Efriza.
