Pelabuhan batu bara milik RMK Energy (RMKE)/RMOLSumsel
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menantang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) untuk merelokasi pelabuhan batu bara milik RMK Energy (RMKE) yang berada di Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.
Tantangan itu, disampaikan anggota Komisi IV DPRD Sumsel Askweni. Menurutnya, hadirnya pelabuhan RMKE di kawasan tersebut, telah memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup.
Tidak hanya debu batubara akibat aktifitas bongkar muat yang dirasakan oleh warga Selat Punai, kata dia, juga terjadi pencemaran Sungai Musi dan kerusakan ekosistem air, serta masalah lain yakni pelanggaran tata ruang yang menabrak aturan.
"Tinggal keberanian pihak Kementerian (LHK). Berani (atau) tidak memberikan sanksi relokasi tersebut dan DPRD (Sumsel) menunggu serta mendorong sanksi itu," kata Askweni dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (22/11).
Askweni berpendapat, pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh RMK sudah berada pada level sangat berat. Mereka pun terus mendorong agar Kementerian LHK memberikan sanksi yang setimpal kepada RMK.
"Tingkat pelanggaran sudah sangat berat apalagi penyalahgunaan (
advice planning) tata ruang, luar biasa itu," kata politisi PKS ini.
Hal yang sama diutarakan anggota Komisi IV DPRD Sumsel dari Partai Nasdem Syamsul Bahri. Dia pun mendesak RMKE untuk tunduk pada aturan yang berlaku di Sumsel, serta bertindak untuk kepentingan masyarakat.
"Itu kan tuntutan masyarakat dan apa yang dituntut masyarakat seharusnya dapat dipenuhi. Termasuk sanksi yang dijatuhkan kepada PT RMK Energy oleh KLHK harus dijalankan," ujarnya.
Apa yang disampaikan oleh DPRD Sumsel ini seolah merangkum tuntutan masyarakat yang telah muncul selama ini dari berbagai kalangan, khususnya aktivis lingkungan dan aktivis anti korupsi di Sumsel.
Terbaru, Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali bahkan meminta aparat penegak hukum untuk bisa segera memproses pidana setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini.
