Berita

Aksi PP GMKI di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11)/Ist

Politik

Kawal Pemilu Jujur, PP GMKI Minta ASN dan TNI-Polri Netral

RABU, 22 NOVEMBER 2023 | 01:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk berkomitmen menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut dikatakan oleh Sekretaris Umum PP GMKI, Artinus Hulu saat menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

"Ini harus dilakukan bagi seluruh ASN, TNI dan Polri untuk menjaga pesta demokrasi nanti. Semua jajaran agar baik dari TNI, Polri, maupun dari ASN itu harus menjaga netralitas. Itu merupakan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan pemilu adil dan bermartabat,” kata Hulu.


Lebih lanjut, Hulu mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah menjadi agenda lima tahunan di republik ini yang ekosistemnya sudah terbangun dengan konsep akuntabel, jujur, adil.

"Yang kita hadapi kedepan soal pemilu ini, bukan yang pertama kali. Jadi, sebenarnya kita sudah punya pengalaman dan sudah ada aturan, dengan pemilu yang akuntabel, jujur dan adil. Tidak mungkin kita bisa bermimpi besar menyongsong Indonesia Emas 2045 jika 2024 tidak menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi perjalanan bangsa ini kedepan," tegasnya.

Dia menjelaskan, Aparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, semuanya sudah ada dalam aturan untuk harus bersikap netral. Hal itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Baik ASN, TNI/Polri harus profesional, tidak boleh memihak ke salah satu pasangan calon (Paslon),” tegasnya.
Walaupun ada kekhawatiran terkait pengawasan terhadap kecurangan, namun kita tetap optimis bahwa upaya menjaga integritas Pemilu 2024 akan terus ditingkatkan.

“Dalam hal ini, peran TNI/Polri dan ASN diharapkan akan memastikan proses Pemilu 2024 berjalan secara transparan dan demokratis,” imbuhnya.

Masih kata Hulu, dengan bersikap netralitas dalam Pemilu 2024. Maka, kata Hulu akan terwujudnya Pemilu yang bermartabat, adil dan jujur.

"Nilai catur Prasetya yakni meniadakan segala bentuk gangguan keamanan, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia, menjamin kepastian berdasarkan hukum dan memelihara perasaan tentram dan damai," jelasnya.

"Sehingga segala dugaan dan tuduhan ketidak netralitas yang ditujukan kepada Polri adalah tidak benar, jika Polri tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dan jiwa profesionalisme," tandasnya.

Sementara itu, Pjs Ketua Umum GMKI, Epafras Tudiano menyampaikan, bahwa aksi ini adalah sebagai kilas balik bangkitnya semangat mahasiswa, pemuda dan aktivis pergerakan.

Sambungnya, pergerakan pemuda sudah lama mati suri dan redup karena terlena dengan politik pragmatis serta menjilat kekuasaan.

"Aksi jalanan ini akan continue dilakukan oleh GMKI di seluruh Indonesia untuk menyuarakan serta mengawal proses demokrasi damai di Indonesia 2024 dan untuk menyerukan netralitas instrumen negara, khususnya institusi Polri agar tetap profesional menjalankan tugasnya sesuai UU," pungkasnya.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

UPDATE

IHSG Terkoreksi 1,97 Persen, Mayoritas Saham Berakhir di Zona Merah

Jumat, 06 November 2026 | 12:31

Ekonom Soroti Potensi Konflik Kepentingan CIO Danantara

Jumat, 06 November 2026 | 12:22

Menperin Ungkap Strategi Hadapi Tekanan Industri Tembakau

Jumat, 06 November 2026 | 12:11

Ketum Partai dan Pejabat yang Terlibat Penyadapan Presiden Harus Jadi Tersangka

Jumat, 06 November 2026 | 12:01

Di Tengah Polemik Ijazah, Pengaruh Politik Jokowi Masih Jadi Perhatian

Jumat, 06 November 2026 | 11:51

Bantah Narasi Deindustrialisasi, Menperin: Industri RI Tidak Gelap

Jumat, 06 November 2026 | 11:40

Indonesia-Somalia Bahas Peluang Kerja Sama Perikanan hingga Keamanan Maritim

Jumat, 06 November 2026 | 11:34

Cokbang Buka Peluang Ekonomi Baru dari Kakao Sabang

Jumat, 06 November 2026 | 11:30

KPK Periksa Komisaris PT Murakabi Media Indonesia di Kasus Asuransi Pelni

Jumat, 06 November 2026 | 11:29

Utang Paylater Masyarakat di Bank Tembus Rp31,5 Triliun hingga September 2026

Jumat, 06 November 2026 | 11:16

Selengkapnya