Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti/Net

Politik

Selain Panja TNI-Polri, Pengamat Dorong Pansus Netralitas Pj Kepala Daerah

SELASA, 21 NOVEMBER 2023 | 18:36 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI-Polri oleh DPR RI bisa menjadi langkah tepat dalam menjamin Pemilu 2024 jujur dan adil.

Pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024 bisa sebagai sebuah alarm pengingat bagi TNI-Polri," kata pengamat politik Ray Rangkuti, Selasa (21/11).

Tidak hanya Panja Netralitas TNI-Polri, Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini juga mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga Penjabat (Pj) Kepala Daerah.


"Kalau perlu (bentuk) Pansus Netralitas Aparat Penegak Hukum, Penjabat Kepala Daerah, ASN, BIN, Kepala Desa, serta perangkatnya. Jangkauan penyelenggara negara lebih luas karena lintas komisi dan menyasar banyak institusi negara," jelas Ray.

Panja Netralitas Polri, kata dia, masuk dalam domain Komisi III sebagai mitra kerja. Sementara Panja Netralitas TNI domainnya Komisi I DPR RI. Padahal, kewenangan membahas Pemilu ada di Komisi II DPR RI.

"Karena itu, tepat jika dibentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai komisi terkait," paparnya.

Sementara itu, pembentukan Panja Netralitas TNI-Polri disambut sejumlah anggota legislatif di Parlemen. Salah satunya disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Junico BP Siahaan karena melihat ada dugaan ketidaknetralan aparat hukum.

"Kami melihat ada indikasi ketidaknetralan aparat negara seperti pencopotan baliho. Memang itu bukan dilakukan anggota TNI, maka kami ingin mengingatkan agar konsisten menjaga netralitas melalui Panja ini," ujar pria yang akrab disapa Nico Siahaan ini.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya