Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Bambang Pacul: Dialektika Konfliknya Kita Paham

Pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum di Indonesia era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami penurunan direpons Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Mulanya, Pacul enggan mengomentari pernyataan capres yang diusung PDIP itu. Ia mempersilahkan awak media untuk menanyakan langsung kepada Ganjar.

“Kalau yang bikin statement Pak Ganjar itu tanyanya sama Pak Ganjar. Kalau yang statement saya, anda boleh tanya saya. Terhadap statement kawan, mana saya mau komentari, namanya tidak elok gitu loh,” kata Bambang Pacul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11).

Kendati begitu, lanjutnya, sebagai mitra pemerintah di parlemen, penegakan hukum di Indonesia sampai hari ini masih baik-baik saja.

“Kalau penilaian sebuah kinerja penegak hukum, kita sebagai penegak hukum juga menilai mitra-mitra sampai hari ini baik-baik saja,” sebut Bambang Pacul.

Mengenai dinamika politik dan hukum belakangan ini menjelang Pemilu 2024, dirinya mengakui bahwa bisa jadi penegakan hukum tengah mengalami penurunan.

“Bahwa ada dinamika, dialektika konfliknya kita paham lah, kita bisa mengerti ada itu (penurunan),” katanya.

Aja tetapi, dia mendapatkan data bahwa rating penegakan hukum di Indonesia masih baik. Setidaknya dilihat dari berbagai persentase institusi penegak hukum.

“Kita lihat Kejaksaan ratingnya masih di 74 persen ya. Kemudian rating Kapolri masih 72 persen, kalau KPK belum ya saya belum dapat bacaan, jadi itu ratingnya tunggu aja,” ungkap Pacul.

Lebih jauh, Ketua Bappilu DPP PDIP ini berpendapat bahwa pernyataan Ganjar Pranowo mungkin mengacu pada data-data yang dimilikinya yang lebih lengkap.

“Tapi intinya bahwa pendapat seseorang mungkin yang dikatakan Pak Ganjar yang hari ini surveinya masih periode yang kemarin, mungkin itu, mungkin turun juga saya tidak tahu. Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku,” pungkasnya.