Berita

Tangkapan layar video Prabowo berbicara soal izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada Nahdlatul Ulama (NU)/Rep

Politik

Viral, Video Prabowo Ungkap IUP di Era Jokowi Diberikan ke PBNU

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 17:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah ke Nahdlatul Ulama (NU), ramai diperbincangkan netizen di media sosial X.

Hal ini terungkap dari pernyataan calon presiden (capres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto dalam sebuah video yang beredar luas.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, video pernyataan Prabowo diposting akun @Netizen_NU Jatim, pada Minggu (19/11).

Akun tersebut juga menuliskan pernyataan sebagai respons terhadap cuplikan video pernyataan Prabowo tersebut.

"Izin tabayun Pak @prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU...," tulis @Netizen_NUjatim.

"Moga segera ada klarifikasi/penjelasan resmi," tambah akun tersebut di kolom komentar.

Ternyata, pernyataan Prabowo mengenai IUP diberikan ke NU disampaikan dalam acara "Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia", di Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11).

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyampaikan pandangannya terkait video pernyataan Prabowo itu.

"Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?" demikian Didu menanyakan.

Dalam video yang beredar itu, Prabowo mulanya menjawab pertanyaan seorang kiai mengenai bantuan langsung dari pemerintah, khususnya ketika mantan Danjen Kopassus itu terpilih sebagai Presiden hasil Pilpres 2024.

Sebabnya, kiai tersebut menilai janji-janji politik Prabowo yang disampaikan dalam beberapa kali kesempatan, dilihat tidak produktif karena hanya memberikan ikan bukan pancingan, misalnya seperti berjanji memberikan makan dan susu gratis kepada seluruh siswa Indonesia.

Jawaban Prabowo tampil dalam video yang beredar menyampaikan bahwa itu salah satu fokus pemerintah yang akan dia jalani ketika terpilih nanti, yaitu hanya terkait peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Tetapi khusus soal program yang bukan bersifat pragmatis atau diistilahkan sebagai pancingan, dia mengklaim IUP yang ditarik pemerintahan Jokowi merupakan salah satu yang bisa diberikan kepada masyarakat.

"Kita mau kasih pancing, pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2600 izin tambang (IUP), dicabut dari swasta-swasta, dan sudah diberikan yang pertama kepada PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagi," demikian Prabowo menyatakan.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

Budi Arie Setiadi Ketar-ketir Gegara Dugaan Korupsi PDNS

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:35

Dugaan Korupsi PDNS Kominfo Diusut

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:28

Kader Gerindra Ajak Warga Manfaatkan Mudik Gratis

Sabtu, 15 Maret 2025 | 01:10

Penerima Bansos Minimal 10 Tahun Ber-KTP Jakarta

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:43

Ini Perjalanan Kasus Korupsi Abdul Ghani Kasuba

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:23

Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Maret 2025 | 00:02

Menko Airlangga Luncurkan Program Belanja di Indonesia Aja

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:43

Jokowi Bisa Bernasib Sama seperti Duterte

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:27

Sosok Brigjen Eko Hadi, Reserse yang Dipercaya Jabat Dirtipid Narkoba Bareskrim

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:01

Tak Ada Operasi Yustisi Pendatang di Jakarta Usai Lebaran

Jumat, 14 Maret 2025 | 23:00

Selengkapnya