Berita

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan/RMOL

Politik

Banyak Dorongan Bentuk Panja Netralitas Institusi, Habiburokhman: Logika yang Aneh

SENIN, 20 NOVEMBER 2023 | 13:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi III DPR RI mengusulkan untuk membentuk panitia kerja (Panja) netralitas Polri lantaran dikhawatirkan ‘Korps Bhayangkara” itu tidak bisa berlaku netral dalam Pemilu 2024 nanti.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menuturkan jika semua institusi dibuat panja, dinilainya tidak masuk akal.

"Panja netralitas BIN karena ada pakta integritas itu kan, panja netralitas KPU, panja netralitas Bawaslu, Panja netralitas Komnas HAM, enggak masuk akal, karena tupoksinya, itu kerja itu kan tupoksi komisi secara keseluruhan," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/11).

Habiburokhman mengatakan jika seluruh institusi penyelenggara pemilu dan penegak dibentuk panja, maka yang menjadi anggota panja hanya sebagian anggota komisi dan tidak bisa memastikan netralitas institusi yang diawasi lewat panja.

"Yang tidak bisa menjadi anggota panja enggak bisa dong, melakukan kerja-kerja konkret memastikan netralitas," katanya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan soal netralitas ada aturannya di setiap institusi, baik di UU Polri, maupun UU yang mengatur tentang intelijen dan lainnya.

"Itu sudah ada, sudah jelas. Kalau ada fakta ketidaknetralan, baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi," ujarnya.

"Jadi memang tidak ada urgensi, logika yang aneh, kalau untuk membentuk panja itu logika yang aneh," imbuhnya.

Dia menilai, para anggota Komisi III mayoritas kurang sepakat dengan pembentukan panja netralitas.

"Coba deh cek, di rekan-rekan komisi III yang lain ya. Setahu saya semangat untuk membentuk panja itu sudah semakin menurun, enggak ada," tutupnya.

Populer

Walikota Semarang dan 3 Lainnya Dikabarkan Berstatus Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:43

KPK Juga Tetapkan Suami Walikota Semarang dan Ketua Gapensi Tersangka

Rabu, 17 Juli 2024 | 16:57

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Pimpinan DPRD hingga Ketua Gerindra Sampang Masuk Daftar 21 Tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim

Selasa, 16 Juli 2024 | 19:56

Kantor Rahim di Depok Ternyata Rumah Tinggal, Begini Kondisinya

Rabu, 17 Juli 2024 | 11:05

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Duet Airin-Rano Karno Tak Terbendung di Pilkada Banten

Rabu, 17 Juli 2024 | 13:23

UPDATE

Partai Negoro Tolak Jokowi Masuk DPA Pemerintahan Prabowo

Minggu, 21 Juli 2024 | 22:00

Heru Merasa Dikambinghitamkan, Anies Serahkan Rakyat yang Menilai

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:18

Pemerintah Lebih Fair Perluas Cakupan Jasa Raharja

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:08

KPK Sebut Hasto Ada Kaitan di Korupsi Lain Bukan cuma Harun Masiku

Minggu, 21 Juli 2024 | 21:05

Anies Sedang Merebut Simpati Warga dengan Menyerang Heru Budi

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:51

Sudah Ada Jasa Raharja, Pemerintah Jangan Wajibkan Asuransi Ranmor

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:24

Anies Berpeluang Menang Siapa pun Wagubnya

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:12

42.008 Pelari Ramaikan Pocari Sweat Run Indonesia

Minggu, 21 Juli 2024 | 20:04

Erick Thohir Dorong Influencer BUMN Kuasai Keterampilan Digital

Minggu, 21 Juli 2024 | 19:33

Bebani Rakyat, Setop Wacana Kewajiban Asuransi Ranmor!

Minggu, 21 Juli 2024 | 19:18

Selengkapnya