Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Berupaya Stabilkan Harga, Pemerintah Tugaskan Bulog Distribusikan 200 Ribu Ton Cadangan Beras

SABTU, 18 NOVEMBER 2023 | 12:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menyikapi kenaikan harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET)  antara Rp 10.900 hingga Rp 13.900 per kilogram, Perum Bulog telah diberi tugas oleh pemerintah untuk mengalokasikan 200 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) ke pasar.

Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengungkapkan bahwa perusahaan telah mendapatkan arahan dari Badan Pangan untuk mendistribusikan beras pemerintah CBP, untuk nantinya dijual secara komersial.

"Kami kemarin terus terang sudah mendapatkan penugasan dari Badan Pangan untuk mendistribusikan beras komersial yang berasal dari beras CBP. Jadi dialihkan sekitar 200 ribu ton, lalu kita jual secara komersil," kata Febby dalam acara Kebijakan Publik Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/11)


Febby menambahkan bahwa pihak yang berhak menerima alokasi beras ini adalah penggilingan padi dan mungkin juga distributor atau pengusaha yang memiliki brand beras.

Namun, penerima harus bersedia menjual beras tersebut di bawah HET beras premium sebesar Rp13.900 per kilogram.

Febby juga menyampaikan bahwa beras tersebut dapat dijual kembali dalam kemasan 50 kilogram dan diizinkan untuk dicampur atau dibungkus ulang sesuai dengan merek atau preferensi pasar.

"Kenapa saya bilang boleh di-mixing? Soalnya memang beras-beras beberapa beras seperti Thailand dan Vietnam itu kan untuk taste kita ini agak sepoh gitu ya, agak pera gitu. Bukannya jelek, agak sepoh itu taste-nya, itu memang harus dicampur mungkin dengan beras-beras di dalam negeri sehingga beras itu nanti bisa sesuai preferensinya," jelasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya