Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD/RMOL
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut tak ada masalah hukum dari pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk mendukung capres Ganjar Pranowo akan membawa dampak pada rusaknya demokrasi di Pemilu 2024.
Pasalnya, statement cawapres dari PDI Perjuangan (PDIP) itu bisa membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi netral.
Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis'98, Sangap Surbakti, mengatakan, Mahfud MD sebagai pejabat negara seharusnya bisa mendorong Bawaslu untuk menginvestigasi kebenaran pakta integritas yang memerintahkan Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, bukan mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
Sebab, menurut Sangap, pelibatan Kepala Daerah sama dengan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan politik. Apalagi, sambung Sangap, Kepala Daerah membawahi banyak ASN di wilayah yang dipimpinnya.
"Kepala daerah itu membawahi banyak ASN. Jadi, kalau ASN dipaksa kepala daerah untuk tidak netral dalam pemilu, ini membahayakan demokrasi kita," ucap Sangap dalam keterangannya, Jumat (17/11).
Sangap pun sebenarnya tak mempermasalahkan Mahfud MD untuk berkontestasi di Pilpres. Namun, Sangap mengingatkan Mahfud Md sebagai pejabat publik untuk obyektif melihat adanya ancaman-ancaman yang dapat merusak demokrasi di pemilu 2024.
“Kita tak melarang Pak Mahfud untuk berkontestasi di Pilpres. Tapi, Pak Mahfud juga harus sadar kalau dia juga masih menjadi pejabat publik. Jadi, melihat suatu persoalan harus obyektif dong. Jelas-jelas dalam pakta integritas Pj Bupati Sorong ada perintah untuk memenangkan Ganjar di Pilpres,” ungkapnya.
“Ini pintu masuk ASN tidak netral di Pemilu, dan ini merusak demokrasi. Harusnya Pak Mahfud perintahkan Bawaslu untuk investigasi persoalan ini!” tegas tokoh pergerakan mahasiswa '98 yang terafiliasi di Forum Kota (Forkot) ini.
Di sisi lain, Sangap melihat bahwa pembuatan pakta integritas kepala daerah mencerminkan adanya kepanikan dari kubu capres dan cawapres terkait dukungan elektoralnya semakin menurun.
"Pakta integritas kepala daerah untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres memperlihatkan adanya sebuah kepanikan dari kubu Ganjar ketika tersadar bahwa dukungan elektoral publik terhadap paslon capres dan cawapres nomor urut tiga itu semakin menurun," tukas Sangap Surbakti yang kini berprofesi sebagai Dosen Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini.
Jika Mahfud Md tak mau memerintahkan Bawaslu untuk menginvestigasi pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres, Sangap mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan bukti itu untuk menunjukkan ke publik atau menyerahkan langsung kepada Bawaslu.
"Bila KPK sudah memberikan pakta integritas itu kepada Bawaslu, maka Bawaslu memiliki pijakan melakukan proses terhadap kasus itu," tandas Sangap.
