BEM Unusia Tolak Politik Dinasti

Desain sistem politik dinasti terus mendapat penolakan dari mahasiswa. Kali ini, penolakan datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM Unusia).

Ketua BEM Unusia, Aldi Hidayat berujar, kencangnya isu politik dinasti telah mengganggu jalannya demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

"Kami melihat politik dinasti tidak betul-betul berada di dalam ruang lingkup negara yang menganut paham demokrasi," kata Aldi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11).

Aldi lantas kembali mengungkit putusan MK yang meloloskan capres-cawapres berusia 40 tahun atau pernah/sedang berada di jabatan hasil Pemilu. Putusan MK tersebut dinilai tidak lepas dari kepentingan politik Pilpres 2024.

“Makanya diduga adanya penyalahgunaan kekuasaan MK untuk memutuskan perkara umur ini,” jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengajak seluruh elemen BEM di seluruh Indonesia untuk ikut mengawal putusan Mahkamah Konstitusi.

Apalagi, saat ini salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Unusia, Brahma Aryana melayangkan gugatan atas putusan Ketua MK, Anwar Usman terkait Nomor: 90/PUU-XXI/2023. Dalam gugatan pada 9 November 2023 lalu, Brahma turut memasukkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal pelanggaran kode etik Anwar Usman.

“(Dukungan kepada Brahma) Sebagai bentuk perlawanan atas putusan yang kita lihat sebagai awal politik dinasti,” tutupnya.