Jaksa Agung Akui Ada Kendala Tangani Pidana Pemilu

Kejaksaan masih mengalami kendala dalam menangani tindak pidana pemilu. Kendala itu yakni delik yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan.

Demikian disampaikan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).

“Kendala dalam penanganan tindak pidana pemilu masih kerap terjadi. Khususnya delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun yang tidak dapat dilakukan penahanan,” kata Burhanuddin.

Menurut dia, sering kali menjadi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum dengan cara mengulur waktu proses penanganan perkara tindak pidana pemilu.

“Karena dianggap lewat waktu atau kadaluarsa,” demikian Burhanuddin.