Berita

Capres-cawapres Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat diberikan nomor urut hasil undian oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/11)/Ist

Politik

Pidato Ganjar Soal “Drakor Pemilu” Singgung KKN Rezim Jokowi

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 17:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pidato calon presiden nomor urut 3 yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di momen pengambilan nomor urut, menjadi perbincangan publik karena menyinggung soal "drakor di Pemilu 2024".

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengamati, pesan-pesan yang termuat dalam pidato Ganjar tersirat menyinggung soal kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

"Dari Pidatonya Ganjar ingin menjelaskan situasi menjelang Pemilu, yang disuguhi tontonan 'Drakor yang menggelisahkan publik. Demokrasi kita belum baik-baik saja, tetapi demokrasi kita bisa baik'. Dari sana Ganjar menyinggung tentang KKN yang terjadi di dalam demokrasi dan di era Reformasi," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/11).


Dia memandang, Ganjar melalui pidatonya itu ingin menunjukkan diri sebagai penjaga Reformasi untuk dituntaskan dengan bebas dari KKN.

"Ia ingin menjadi orang yang dapat dipercaya sebagai pemimpin yang akan membawa demokrasi sesuai dengan yang diinginkan dari hadirnya Reformasi," tuturnya.

Oleh sebab itu, Efriza menyimpulkan pidato Ganjar adalah bentuk perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya, yang saat ini mendukung kubu Capres Prabowo Subianto yang dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

"Ganjar ingin demokrasi dibangun dengan semangat integritas dan kejujuran, sebab dalam kontestasi demokrasi yang semestinya hadir adalah masa depan Indonesia yang harus kita jaga," pungkas Efriza.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya