Berita

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari/RMOL

Politik

KPU Pastikan Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres Tidak Direkayasa

RABU, 15 NOVEMBER 2023 | 01:24 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan rekayasa dalam pengundian nomor urut terhadap 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dibantah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Enggak ada (rekayasa)," tegas Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai memimpin acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (14/11).

Hasyim mengklaim, pengundian nomor urut dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur KPU RI. Yaitu dimulai dari pengambilan nomor antrean hingga mengambil bola undian di dalam sebuah wadah kaca.


"Masing-masing (pasangan calon) setelah mendapat antrean, mengambil pilihannya masing-masing," sambungnya.

Lebih lanjut, Anggota KPU RI dua periode itu menjamin masing-masing pasangan capres-cawapres yang sudah memperoleh nomor urut peserta Pilpres 2024 bersikap sportif.

"Adanya cuma 1, 2, dan 3 (nomor urut pasangan capres-cawapres). Sama-sama kita saksikan kan mengambil antrean," demikian Hasyim.

Pada Selasa malam (14/11), 3 pasangan capres-cawapres resmi memperoleh nomor urut sebagai identitas kepesertaan dalam Pilpres 2024. Nomor urut yang didapat akan dicantumkan dalam surat suara hingga alat peraga kampanye (APK).

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan beranggotakan Partai Nasdem, PKB, dan PKS memperoleh nomor urut 1.

Sementara, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang diusung Koalisi Indonesia Maju beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Prima, memperoleh nomor urut 2.

Sedangkan, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung Koalisi PDI Perjuangan, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura, memperoleh nomor urut 3.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya