BEM Unusia: Politik Dinasti Tidak Tepat Berada di Negara Demokrasi

Kencangnya isu dinasti politik, menjadi gangguan tersendiri terhadap jalannya demokrasi Indonesia. Terlebih, tidak lama lagi akan berlangsung Pilpres 2024.

Dengan tegas, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (BEM Unusia) menyampaikan penolakan terhadap segala upaya dari terbentuknya dinasti politik di Indonesia.

"Kami melihat bahwa politik dinasti ini tidak betul berada di dalam ruang lingkup negara yang menganut paham demokrasi," ujar Ketua BEM Unusia Aldi Hidayat dalam keterangan pernyataan sikap, Selasa (14/11).

Selain soal dinasti politik, kata Aldi, BEM Unusia juga menyoroti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan bahwa Anwar Usman hanya dicopot sebagai ketua MK.

Menurutnya, yang bersangkutan bukan dicopot sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Artinya, Anwar Usman masih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Padahal, sambungnya, MKMK sudah mengatakan ada intervensi dari pihak luar terhadap Anwar Usman dalam kapasitasnya sebagai ketua MK, dalam memutus batas usia capres dan cawapres.

"Sikap BEM Unusia sangat kecewa dengan putusan MK bahwa Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran (etik) berat dan sepatutnya Anwar Usman dicopot secara tidak hormat atau dipecat atau dikeluarkan dari hakim MK," tuturnya.

"Kami, mendesak agar (Anwar) mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.