Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Badriyah Fayumi/Net
Perang, penjajahan, dan genosida yang terjadi di tanah Palestina dan telah menyebabkan 12 ribu nyawa hilang harus segera dihentikan.
Begitu bunyi pernyataan sikap dari jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang ditandatangani Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Badriyah Fayumi, Senin (12/11).
Dalam pernyataan ini, KUPI juga mendesak PBB dan OKI serta lembaga-lembaga antar negara lainnya, agar menggunakan segala perangkat untuk menegakkan hak asasi manusia dan merealisasikan solusi dua negara demi perdamaian yang sejati dan berkeadilan.
“Mendesak PBB agar mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, memastikan jaminan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak, melindungi fasilitas publik, serta memastikan tersalurkannya bantuan kemanusiaan,” sambungnya.
KUPI turut meminta kepada negara-negara di dunia untuk tidak memperpanjang perang dengan tindakan maupun pernyataan apapun yang bertujuan mendukung penjajahan Israel pada Palestina.
Di satu sisi, KUPI juga mendukung Pemerintah Indonesia yang telah mengupayakan berbagai langkah diplomatik dan kemanusiaan untuk menghentikan konflik dan perang, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, menunjukkan simpati dan mengorganisir bantuan kemanusiaan kepada bangsa Palestina.
“Kami menyerukan kepada para tokoh agama berpengaruh dari berbagai agama untuk melakukan konsolidasi lintas agama, terus-menerus menyampaikan pesan universal agama tentang perdamaian, kemanusiaan, rahmah, dan cinta kasih, sehingga ajaran agama tidak dijadikan legitimasi melakukan genosida,” tegas Badriyah.
Sementara kepada masyarakat sipil, termasuk perempuan dan ulama perempuan, KUPI meminta agar mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing, demi mendorong terwujudnya perdamaian dan diakhirinya penjajahan serta genosida terhadap bangsa Palestina.
“Mengajak seluruh umat beragama agar senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan YME, agar membukakan mata hati para pemimpin dan menggerakkan semesta untuk mengakhiri perang dan membangun jalan damai secara adil, beradab dan bermartabat bagi setiap manusia, bangsa dan negara,” demikian Badriyah.
