Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel saat meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (11/11)/Ist
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) menguatkan sinergi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam penanganan dan pembinaan narapidana terorisme (napiter).
Wujud komitmen itu, dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, dengan meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berada di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Sabtu (11/11).
Reynhard menyampaikan, Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan, sejauh ini telah dilaksanakan sesuai dengan UU 5/2018 Jo. Peraturan Pemerintah 77/2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
Sambungnya, petugas pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT.
"Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat," ujar Reynhard dalam keterangan tertulis.
Terkait tindak pidana terorisme, lanjutnya, terdapat sejumlah napiter yang saat ini tengah menjalankan pidana dan mengikuti pembinaan di tujuh Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan. Beberapa napiter, telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Reynhard menerangkan, risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, seperti mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.
"Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Komjen Rycko mengatakan bahwa pembinaan untuk napiter bukan hanya sekadar pembinaan biasa, tetapi bagaimana APH dapat mengubah perilaku dan mindset mereka ke arah yang lebih baik.
"Ditjenpas dan BNPT perlu memiliki satu sistem bersama untuk mengontrol narapidana, khususnya teroris, dan itu butuh diskusi bersama, duduk bersama untuk mengevaluasi dan memberikan inovasi baru agar tercipta sistem yang lebih baik," pungkasnya.
