Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Deportasi Massal Perburuk Hubungan Diplomatik Pakistan dan Afghanistan

SABTU, 11 NOVEMBER 2023 | 10:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Langkah Pakistan untuk mendeportasi ribuan migran ilegal telah mempertaruhkan hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan.

Sejumlah pemimpin Taliban mulai dari Perdana Menteri Sementara, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Dalam Negeri mengecam pengusiran Pakistan.

Meski Pakistan berulang kali menjelaskan bahwa pemulangan hanya dilakukan terhadap para pengungsi ilegal tanpa dokumen, tetapi Taliban tetap menuduh negara itu melakukan tindakan pelanggaran terhadap para pengungsi.


Pakistan bahkan diduga sengaja menjadikan pengungsi sebagai alat untuk menekan pemerintah Taliban Afghanistan dan kelompok militer terlarang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Sirajuddin Haqqani, mendesak Pakistan untuk tidak melampiaskan masalahnya dengan Taliban kepada para pengungsi.

"Meminta Pakistan untuk tidak menghukum pengungsi Afghanistan jika memiliki masalah dengan pemerintahan Kabul," tegasnya dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Express Tribune pada Sabtu (11/11).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Taliban Mullah Yaqub memperingatkan bahwa keputusan deportasi Pakistan akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri.

Pejabat Pakistan membantah jika masalah deportasi berkaitan dengan kehadiran pemberontak TTP.

Kembali ditekankan bahwa negara itu memiliki tantangan perekonomian tersendiri sehingga tidak bisa menanggung beban migran ilegal asal Afghanistan.

"Kami juga mempunyai daftar masalahnya, namun kami selalu menyampaikannya melalui saluran diplomatik. Jika pemerintah Afghanistan mempunyai masalah, mereka harus berbicara kepada kami daripada membuat pernyataan publik,” tegas salah satu sumber pemerintah Pakistan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya