Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Deportasi Massal Perburuk Hubungan Diplomatik Pakistan dan Afghanistan

SABTU, 11 NOVEMBER 2023 | 10:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Langkah Pakistan untuk mendeportasi ribuan migran ilegal telah mempertaruhkan hubungan diplomatiknya dengan Afghanistan.

Sejumlah pemimpin Taliban mulai dari Perdana Menteri Sementara, Menteri Pertahanan, hingga Menteri Dalam Negeri mengecam pengusiran Pakistan.

Meski Pakistan berulang kali menjelaskan bahwa pemulangan hanya dilakukan terhadap para pengungsi ilegal tanpa dokumen, tetapi Taliban tetap menuduh negara itu melakukan tindakan pelanggaran terhadap para pengungsi.


Pakistan bahkan diduga sengaja menjadikan pengungsi sebagai alat untuk menekan pemerintah Taliban Afghanistan dan kelompok militer terlarang Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Sirajuddin Haqqani, mendesak Pakistan untuk tidak melampiaskan masalahnya dengan Taliban kepada para pengungsi.

"Meminta Pakistan untuk tidak menghukum pengungsi Afghanistan jika memiliki masalah dengan pemerintahan Kabul," tegasnya dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Express Tribune pada Sabtu (11/11).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Taliban Mullah Yaqub memperingatkan bahwa keputusan deportasi Pakistan akan berdampak buruk bagi negara itu sendiri.

Pejabat Pakistan membantah jika masalah deportasi berkaitan dengan kehadiran pemberontak TTP.

Kembali ditekankan bahwa negara itu memiliki tantangan perekonomian tersendiri sehingga tidak bisa menanggung beban migran ilegal asal Afghanistan.

"Kami juga mempunyai daftar masalahnya, namun kami selalu menyampaikannya melalui saluran diplomatik. Jika pemerintah Afghanistan mempunyai masalah, mereka harus berbicara kepada kami daripada membuat pernyataan publik,” tegas salah satu sumber pemerintah Pakistan.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya