Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta lebih aktif mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara.
Pesan itu disampaikan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati, di Jakarta, Jumat (10/11).
“Bawaslu harus lebih aktif lagi mengawasi soal ini, potensinya bukan hanya di masa kampanye saja, tapi juga sebelum masa kampanye, seperti hari-hari ini,” kata Khairunnisa.
Menurut dia, potensi penyalahgunaan penggunaan alat negara telah terjadi sebelum masa kampanye resmi dimulai pada 28 November 2023.
“Selama ini Bawaslu selalu berdalih bahwa peserta Pemilu belum ditetapkan dan belum masuk masa kampanye, sehingga tidak bisa ditindak,” katanya.
Padahal, sambung dia, jelas tertulis dalam tugas dan wewenang Bawaslu, salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, sampai memutuskan jika terjadi pelanggaran.
“Seharusnya, dengan segala kewenangan yang ada, Bawaslu tidak sekadar menunggu saat masa kampanye, tapi sebelumnya juga sudah harus memastikan proses Pemilu berjalan fair,” ungkap Khairunnisa.
Profesionalisme dan independensi Bawaslu sangat diharapkan masyarakat.
"Saya rasa publik sudah sering mengingatkan Bawaslu soal tugas dan fungsinya, karena sudah bertransformasi menjadi lembaga yang memiliki kewenangan besar,” tutup Khairunnisa.
Sebelumnya beredar dugaan turut campur aparat negara pada kandidasi tertentu. Hal itu disuarakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsjah Purba, seperti dugaan penggunaan aparat untuk memonitor kegiatan politik peserta Pemilu.
Bahkan ada pencopotan baliho Capres-Cawapres tertentu, seperti di Bali, tapi aparat tidak melakukan hal yang sama terhadap baliho-baliho pasangan tertentu.
